INFORMASI YANG BALING PENTING

INFORMASI YANG BALING PENTING

Segalah dan hormat kami dari seluruh mahasiswa mahasiswi yahukimo papua mengusulkan bahwa nama pengunungan seir itu salah satu kutuhkan atau penginaan oleh Bupati Yahukimo. Dr.ONES BAHABOL SE.MM. dinamakan Kabupaten Pengunungan Seir.  dan nama pegunungan seir akan Kujadikan sunyi  sepi,  seperti ini setiap orang yang melintasinya akan Kubunuh. ini kata Firman Tuhan dalam benjanjian lama YEHEZKIEL 35: 1-15. Berdasarkan ini kami mitah tolong diupah nama kabupaten pengunungan seir itu dikanti nama lain. karena kami dari jeni sampai dengan suru-suru mau bawah kami seperti orang tua dulu yang belum mengenal tulisan lalu saling permusuhan suku dengan suku selalu paku berang dll. itu buka tapi kamu ingin membagun dengan cara topang menopang satu sama lain untuk membawah berubahan melalui kabupaten tetapi nama kabupaten pengunungan seir kurang kereng. kenapa bupati bisa dinamakan pengunungan seir. terus nama kurima adalah  tempat sejarah dan  asal nene mojang kita dari hublah jali kemiyal ngalis unaukam, serta momuna semuanya itu pertama kali manusia keluar diseima/kurima. terus  dari mana keluar nenemoyang kita? JAWABNYA SEIMA lalu kenapa bisa menjadi pengunungan seir? karena pengunungan seir adalah pengianaan dan permusnaan dan sunyi sepi seberti ini.  salah satu pengianaan oleh bupati yahukimo. jadi Seluruh Masyarakat, Toko Adat,  Toko Gereja, Dan Toko Pemerintahan  serta Toko Mahasiswa/I. Mempartisipasi nama kabupaten  pengunungan seir ini direfisikan kembali atau diusulkan nama yang wajat untuk diwujudkan nama kabupaten.

Sesuai dengan dalam kitab perjajian lama YEHEZKIEL 35: 1-15. dapat dibaca dibawah ini

1      1) Datanglah firman TUHAN kepadaku:

2 2) Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia

32) dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir dan Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi.

 (4) Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.

(5) Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir,

(6) oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau; oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. artinya  (6) Oleh karena itu, demi Aku, Allah yang hidup, TUHAN Yang Mahatinggi, maut adalah nasibmu, dan kamu tidak dapat lolos daripadanya. Kamu telah bersalah sebab melakukan pembunuhan, maka pembunuhan pun akan mengejarmu.

 7) Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan melenyapkan dari padanya orang-orang yang lalu lalang. artinya (7) Kota-kotamu di pegunungan seir akan Kujadikan sepi dan setiap orang yang melintasinya akan Kubunuh.

(8) Aku akan memenuhi juga pegunungan seir nya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. artinya (8) Gunung-gunung akan Kututupi dengan mayat-mayatmu, bukit dan lembah akan Kupenuhi dengan korban pertempuran.

(9) Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. artinya  (9) Negerimu akan Kujadikan padang belantara untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tak akan lagi didiami orang. Maka tahulah kamu bahwa Akulah TUHAN.

(15) Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel, yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan Kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir dan engkau, segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN." artinya (15) sama seperti kamu pun senang waktu melihat Israel milik-Ku, menjadi sunyi sepi. Gunung-gunung Seir, bahkan seluruh tanah Edom akan menjadi sunyi sepi. Maka semua orang akan tahu bahwa Akulah TUHAN.'"

Kami Tidak Setujuh Nama Kabupaten Pengunungan Seir Tapi Kami Setujuh Nama Kabupaten Harus Di Kanti Nama Kereng.

persiden SBY kenaikan BBM bersubsidi tahun 20013 perdampak terhadap masyarakat meskin

Voeg byskrif by

PERSIDEN SBY KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI BERDAMPAK TERHADAP MASYARAKAT MESKIN

Mata Kuliah Ekonomi Manajerial

Nama Dosen Ir.H. Irdham Anwar, MM.

Disusun Oleh :

                                                             Nama : Hugi Lokon

                                                             Nim : 332122290252

                                                     Program Pascasarjana : Manajemen SDM

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI(STMA IMMI) 

JAKARTA

2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Ekonomi Manajerial, dalam bentuk tugas makalah berjudul Persiden SBY Kenaikan Bahan Bakar Minak (BBM) Berdampak Terhadap Masyarakat Meskin. Jika makalah ini membahas tentang Presiden SBY kenaikan BBM yang berpengaruh tentang masyarakat kecil berserta pembatasaan BBM kepada masyarakt luas.

Kemudian penulis menyadari bahwa makalah ini tidaklah sempurna, oleh karena itu saya menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan kesempatan serta bimbingan yang telah diberikan Dosen, Ir.H. Irdham Anwar, MM penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta 18 Mei Jakarta 2013

                                                                                                Penulis

                                                                                                             HUGI LOKON

                                                                                                     Nim : 332122290252

DAFTAR ISI

Halaman Judul ...................................................................................................

Kata Pengantar ..................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN................................................................................

1. Latarbelakangmasalah ..........................................................................
2. Perumusan Masalah ..............................................................................
3. Tujuan Makalah.....................................................................................

BAB II PEMBAHSAN ..................................................................................

1. Pengertian kenaikan BBM....................................................................
2. Solusi Menghadapi Maslah Kenaikan BBM Bersubsidi .....................
3. Dampak Penggunaan BBM Bersubsidi Secara Umum........................

BAB III PENUTUP........................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai literatur diketahui bahwa peranan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya sudah banyak yang mengalami perubahan yang cukup berarti sejak masa orde baru sampai sekarang ini, Namun pada akhir-akhir ini perkembangannya kenaikan BBM ternyata mengalami stagnasi dan cenderung kembali pada kepemimpinan persiden SBY karena situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini banyaknya Angka Kemiskinan menjadi 10%, penangkuran 9% dan penggamen 70%, membuka lapangan kerja menjadi 6 % pembilihan masyarakat miskin sangat terbatas karena SBY mempunyai kebijakan untuk kenaikan BBM selama jabatan persiden perna dua kali kenaikan BBM subsidi dan pada awala tahun 2012 rakayat Indonesia kembali mendapat kado pahit dari pemerintah dengan adanya rencana pembatasan secara perlahan-lahan penggunaan BBM bersubsidi sampai akhirnya akan di hapuskan. Namun, masih terjadi berbagai lapisan masyarakat miskin juga Meskipun memastikan akan ada kenaikan harga BBM subsidi tahun ini, namun Presiden SBY belum mengumumkan angka besaran kenaikan harga BBM subsidi hari ini. Kenapa?

Belum ditentukan berapa kenaikan harga BBM subsidi Namun, kata Susilo, baik Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap satu suara dan satu angka. "Harganya yang jelas sekitar Rp 6.500 per liter," sedangan harga solat Rp. 5,500 berliter tandasnya. Seperti diketahui pemerintah melalui Presiden SBY mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM subsidi akan APBN tidak sampai defisit lebih dari 3% sesuai ketentuan APBN. Saat ini subsidi BBM ditetapkan Rp 193,8 triliun dengan kuota BBM sebanyak 46 juta kiloliter (KL). Jika tidak ada kebijakan BBM subsidi yang efektif maka subsidi BBM bisa lebih dari Rp 200 triliun dan perkiraan Kementerian ESDM kuota BBM subsidi bisa mencapai 53 juta KL. tetapi Dikatakan SBY, pemerintah telah mempersiapkan rencana untuk mengajukan dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi diserahkan kepada DPR lewat APBN perubahan (APBN-P) 2013. Melanjutkan sesuai dengan keputusan tetapi saat ini pun belum kepastian atau keputusan kenaikan BBM saat ini akan datang bulan juni 2013. Adapun Pemerintah pusat melakukan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi ini dilakukan karena anggaran untuk BBM bersubsidi sangatlah memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemerintah juga berencana untuk mengalihkan BBM menjadi bahan bakar gas. Selain itu pemerintah juga berdalih bahwa BBM bersubidi sekarang sudah tidak tepat sasaran.

Padahal BBM bersubsidi adalah salah satu sumber energi yang sangat mendukung pergerakan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang ada dikalanganka ekomomi menengah ke bawah. Sejumlah pihak kemudian angkat bicara dan menentang rencana tersebut. Dengan ini presiden SBY melakukan kenaikan BBM subsidi 2013 tetapi kenaikan BBM subsidi membuat rakyat semakin wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Karena harga BBM diatas dari harga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha terutama usaha mikro. Ataupun masyarakat meskin yang kalangan menenga.

Maka dari itulah kami berusaha membahas dampak-dampak dari berbagai hal mengenai BBM bersubsidi dan usaha pembatasannya. Agar kita dapat menarik kesimpulan dari polemik pembatasan BBM bersubsidi ini. Sehingga langkah yang kita ambil tidak merugikan siapa pun di masa yang akan datang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang terjadi akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Diantaranya adalah:

1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
3.  Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
7. Kebijakan apa yang harus diambil pemerintah agar kenaikan BBM tidak menjadikan rakyatnya semakin miskin/ menderita?

c. TUJUAN MAKALAH

Untuk mengetahui kenaikan BBM bersubsidi berdampak terhadap masyarakat meskin , dan untuk membuka mata pemerintah akan dampak baik maupun buruk jika BBM bersubsidi dibatasi dan harganya melunjak pesat harus diturunkan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kenaikan BBM

BBM ( bahan bakar minyak ) bersubsidi adalah senyawa hidrokarbon yang dibentuk dari proses yang berlangsung dalam skala waktu geologis. Bahan bakar minyak sendiri merupakan hasil pengilangan dari minyak bumi ( minyak mentah ) yang telah melalui proses pemurnian dan pengubahan struktur serta komposisinya. Proses pemurnian dan pengubahan srtuktur serta komposisinya berlangsung di kilang minyak yang merupakan tempat pengolahah sekaligus distribusi awal BBM. BBM digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor terutama untuk jenis premium, pertamax, dan solar. Namun adapula yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti LPG dan minyak tanah. Dalam skala kehidupan manusia, BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Subsidi ( disebut juga subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Jadi BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang pembeliannya sebagian di tanggung oleh pemerintah melalui APBN ( Anggara Pendapatan Belanja Negara ) sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap rakyat miskin. Subsidi BBM dapat pula diartikan sebagai bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. BBM bersubsidi sangat membantu rakyat Indonesia dalam melakukan mobilisasi untuk kehidupn sehari-hari. BBM bersubsidi yang digunakan di Indonesia adalah bahan bakar minyak jenis premium.

Menurut Presiden SBY memastikan akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun 2013 ini akan kenaikan jika ingin katakan, harga BBM naik bila dana kompensasi siap. Saya ingin begitu harga naik, dana kompensasi langsung disalurkan," jika dikatakan oleh presiden SBY, pemerintah telah mempersiapkan rencana untuk mengajukan dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi kepada DPR lewat APBN perubahan (APBN-P) 2013 ujar SBY saat membuka Musrenbangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013)

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan anggaran subsidi BBM yang 'jebol' perlu dikurangi. Hanya ada satu cara, yakni dengan menaikkan harga. "Saya katakan dengan gamblang subsidi BBM perlu dikurangi. Caranya dengan menaikkan harga BBM dengan terbatas dan terukur kita tidak ingin dan tak punya niat untuk menaikkanya hingga setara dengan harga pasar dan keekonomian," jika SBY menegaskan kembali, kenaikan harga harus secara terbatas dan tertentu secara terukur. Lebih jauh ia mengatakan, kondisi fiskal dan APBN dalam kondisi yang tidak sehat dan kurang aman. Hal ini disebabkan karena beban subsidi yang cukup besar.
"Kalau dibiarkan saja tidak sehat dan kurang aman. Kalau tidak diperbaiki maka defisit anggaran serta keseluruhan fiskal dan APBN bisa melampaui ketentuan atau UU.

Menurut penulis Kenaikan harga BBM subsidi ini, terjadi SBY, akan menyebabkan inflasi. Karena itu pemerintah harus membantu dan melindungi orang yang tidak mampu atau miskin sehingga bisa mencukupi keperluan sehari-hari. Karena angka kemisinan 100% penangkuran 9% penggamen 70%, hanya lapangan kerja menjadi 6 % dalam tahun 2010 -2013 jika mahasiswa papua masudkan kepada persiden SBY Tugas dan bertanggungjawabkan kebijakan pemerintah dengan kenaikan BBM bersubsidi hanya menghitungkan dan mengambil keputusan BBM dinaikkan. Jika BBM bersubsidi naik akan berdampk terhadap masyarakat indonesia, karena Angka kemiskinan di Tanah Air bakal naik seratus persen, seandainya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Angkanya menjadi 11 persen dari total penduduk Indonesia. Masyarakat indonesi banyak yang miskin langkah apa yang harus dilindungi dan memperdayakan masyarakat oleh sebab itu pemerinta dengan merincanakan program, untuk membantu masyarakat miskin secara efektif, sebertinya pemerintah harus beri beasiswa, dan beri raskin, program keluarga harapan (PKH). Besarnya bantuan tergantung kenaikan harga BBM subsidi SBY. Harus membertanggungjawabkan rakyat miskin sabang sampai merauke.

Menurut DPR minta pemerintah tegas soal BBM Subsidi adalah pemerintah hingga sampai saat ini masih mengeluarkan wacana terhadap kebijakan BBM subsidi. DPR meminta agar pemerintah jangan terus berwacana karena hanya akan meresahkan masyarakat.Walaupun siang ini Presiden SBY memang sudah menyampaikan akan menaikkan harga BBM subsidi secara terbatas, walaupun belum merinci besaran kenaikannya dan kapan eksekusinya. "Tentu kami akan minta pemerintah tegas, kita minta supaya pemerintah lebih tegas dalam mengambil kebijakan publik dengan tidak berwacana terus," kata Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha dalam pesan singkatnya, Selasa (30/4/2013). Dengan terus mengeluarkan wacana-wacana publik terkait kebijakan BBM subsdi mulai dari pembatasan, dua harga BBM subsidi, satu harga, naik BBM dan banyak lagi namun tidak ada yang terealisasi, akibatnya menimbulkan keresahan di masyakarat. "Jangan berwacana terus, ini akan meresahkan masyarakat, terlebih dengan lemahnya sistem pengawasan pendistribusian BBM subsidi, sehingga timbul penimbunan-penimbunan BBM subsidi,"

1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?

Duduk permasalahan terkait rencana Presiden SBY kenaikan harga BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional. Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012-2013 adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per 27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah, dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2013 pemerintah juga hendak menaikkan asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.

2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?

Ketika kebijakan sudah diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.

Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam  jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.

3. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?

Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini.

4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?

Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?

Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.

Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.

6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?

Pendapat penulis Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit karena kenaikan BBM bersubsidi. Jika Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.

7. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?

Dampak dari kenaikan BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan mengenai rencana kenaikan BBM bersubsidi pada 30 April 2013 , SBY ingin katakan, harga BBM naik bila dana kompensasi siap. Saya ingin begitu harga naik, dana kompensasi langsung disalurkan bahwa kenaikan BBM ini terkait dengan situasi global yang dikuti

B. Dampak Penggunaan BBM Bersubsidi Secara Umum

BBM bersubsidi adalah salah satu contoh kebijakan ekonomi yang berjalan tidak adil. Karena secara konseptual BBM bersubsidi digunakan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas. BBM bersubsidi yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah keatas mengindikasikan BBM bersubsidi yang salah sasaran. Namun pada tuhun 2013 ini SBY telah mempersiapkan rencana untuk mengajukan dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi kepada DPR lewat APBN perubahan (APBN-P) 2013.

Dari penulis memang SBY kenaikan harga BBM bersubsidi boleh saya tetapi bagaiman kah masyarakat miskin yang belum memberdayakan? contoh menurut penelitian masyarakat kecil yang tempat tinggal dibawah kolong jebatan, kemudian angka kemisikinan makin tinggi, penggamen mulai banyak, KKN pun belum diatasi, apalagi kenaikan BBM bersubsidi sanggat rumit, kapan mau mensejahterakan rakyat?

Menurut data dari sebuah survei misalnya, pemilik mobil pribadi rata-rata menikmati subsidi dari BBM sebesar 1,2 juta perbulan, sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu terutama yang tidak mempunyai kendaraan bermotor. kendaraan-kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu biasanya membeli BBM yang dijual di kios-kios eceran yang harganya pasti lebih mahal dari SPBU. Harga BBM yang bersubsidi di kios-kios. Jadi jika subsidi ini diteruskan saya rasa hanya akan buang-buang uang dari APBN karena hanya kalangan menengah ke atas saja yang menikmati subsidi ini. Dampak apabila penulis pada tanggal keputusan SBY 2013 mendatang akan nanti memberlakukan kebijakan tersebut bisa di lihat dari :

1. Tingkat kemiskinan Negara Indonesia akan meningkat, karena apabila pemerintah memang benar – benar memberlakukan kebijakan tersebut dapat di pastikan akan lebih banyak angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan ( PHK ) dan makin banyak pengangguran di Indonesia.
2. Harga bahan pokok seperti beras, gula, cabe, garam, dan lain – lain akan derastis naik.
3. Tingkat Kriminalitas bertambah, di karenakan masyarakat kecil yang terdesak dan bingung bagaimana cara mereka memperoleh makanan sedangkan harga makanan naik, lalu mereka akan melakukan tindakan kriminal.
4. Akan terjadi banyak kerusuhan, dapat di pastikan kembali semua golongan akan menolak kebijakan pemerintah ini. Maka golongan – golongan tersebut seperti mahasiswa ormas – ormas masa, serikat – serikat rakyat akan mengadakan demo agar aspirasi mereka untuk masalah BBM ini dapat di perbaiki.
5. Keempat hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan KKN. Praktek KKN sudah menjadi penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011-2013 menempatkan Indonesia negara terkorup ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang menyakitkan, oleh karena itu sudah saatnya hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor tanpa tanpa tebang pilih. Jika KKN di negeri yang kaya akan SDA ini teratasi penulis yakin masyakat akan sejahtera dan tidak akan ada gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

C. Solusi Menghadapi Maslah Kenaikan BBM Bersubsidi

Menurut penulis sebagai Mahasiswa STMA IMMI dan bagian dari masyarakat rakyat INDONESIA. Keputusan Presiden SBY atau pemerintah untuk menaikan dan membatasi bahan bakar minyak (BBM) ada baik dan buruk nya. Di satu sisi pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut karena ingin mengurangin beban pengeluaran negara atas pembelian minyak mentah yang di katan harga minyak mentah sekarang ini sudah naik.

Namun , buruk nya dari dua kebijakan tersebut yang membatasi dan menaikan harga BBM itu sangat lah di tentang banyak masyarakat hampir semua golongan menentang kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan membatasi bbm bersubsidi.

Solusi atau jalan keluar menurut saya, lebih baik pemerintah membatalkan kebijakan untuk menaikan harga bbm. Tetapi tetap menjalankan kebijakan pembatasan penggunaan bbm. Seperti pemerintah memberlakuan mobil – mobil pribadi hanya boleh membeli maximal 20 liter bbm bersubsidi dalam sehari. Atau mewajibkan mobil – mobil pribadi menggunakan bbm non subsidi ( pertamax dan pertamax + ) agar bbm bersubsidi dapat di gunakan oleh orang yang tepat ( kalangan menengah kebawah )  .

Kendaraan umum dan kendaraan roda dua ( sepeda motor ) lah yang yang mungkin pantas menggunakan bbm bersubsidi. Karena penggunaan kendaraan umum dan sepeda motor itu rata – rata penggunanya adalah semua golongan. Baik mengengah ke atas maupun menengah ke bawah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Terimakasih dan mohon maaf sebelumnya apabila ada salah dalam penulisan makalah tersebut. Dan dapat di simpulkan Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi itu sangat nya menuai pro dan kontra. Dari segi aspek negara pemerintah sangat mengharuskan melakukan kebijakan tersebut agar angaran belanja minyak mentah dapat di tangani. Namun satu sisi banyak masyarakat yang menentang kebijakan tersebut. Masyarakat merasa tercekik atas kebijakan pemerintah tersebut. Dan banyak para ormas dan mahasiswa yang tergerak hati kecil nya untuk membela hak rakyat kecil sehingga banyak terjadi demo di mana mana untuk meminta keadilan agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang positif, karena dapat meningkatkan infrastuktur, perekonomian rakyat, penjaminan kesehatan, pendidikan rakyat. Inilah yang menjadi PR, penting bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejah teraan rakyat Indonesia, melalui pengawasan-pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang dipilih rakyat untuk duduk dikursi pemerintahan.

Dalam mengatasi kenaikan harga BBM pemerintah pasti memiliki tujuan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sebagai masyarakat harus mendukung penuh terhadap rencana-rencana yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah juga harus lebih tanggap dalam menghadapi masalah yang ada di dalam negeri khususnya, sehingga masyarakat aman, tenteram, makmur dan berbhineka tunggal .

B. Saran

Pemerintah harusnya memberi kebijakan yang lebih adil dan seharusnya bisa membantu dan memikirkan kepintingan rakyat banyak. Dengan keadaan yang sudah adasituasi kondisi dilapangan lalu memberikan kenaikan BBM bersubsidi:

1. Presiden SBY memang sudah menyampaikan akan kenaikkan harga BBM subsidi secara terbatas, walaupun belum merinci besaran kenaikannya tetapi bagaimanakah pertibangan racangan kenaikan BBM bersubsidi Tingkat kemiskinan Negara Indonesia akan meningkat.
2. Kenaikan BBM subsidi ini memanfaatkan oleh pejabat yang memiliki mobil beribadi sedangan masyarakat kecil apa yang dilakukan oleh pemerintah
3. Kenaikan BBM bersubsidi sangat berdampak terhadap masyarakat miskin sedang nilai kemisinan ,penangkuran, KKN, pengamen, penanguran, lapangan kerja serta masyarakat tidak punya tempat tinggalnya belum layak jadi pemerintah apa yang melakukan terhadap masalah tersebut diatas ini.
4. Pemerintah harus dibenahi semua masalah lalu dinaikan harga BBM akan meningkat dalam pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1731

http://www.yousaytoo.com/dampak-kebijakan-pemerintah-terkait-dengan-kenaikan-bbm/1999195

http://purnamabagus.blogspot.co.nz/2012/03/pengaruh-kenaikan-bbm-pada-ekonomi.html

PENGARUH EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KELURAHAN

Voeg byskrif by

PENGARUH EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KELURAHAN

(Survei di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta)

Disusun oleh:

HUGI LOKON

092040979

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar sarjana (S.IP)

program studi : Ilmu Pemerintahan

SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN

ABDI NEGARA

2012

PENGARUH EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KELURAHAN

(Survei di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta)

Disusun oleh:

HUGI LOKON

092040979

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar sarjana (S.IP)

program studi : Ilmu Pemerintahan

SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN

ABDI NEGARA

2

i

012

P

ENGARUH EFESIENSI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KELURAHAN

(Survei di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta)

Hugi Lokon

092040979

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar sarjana (S.IP)

program studi : Ilmu Pemerintahan

Diperiksa Oleh:

Widodo Suparto, SH, M, Si                                                 Dr Erna S. Widodo,SS, MM

Pembimbing Ketua                                                                     Program Studi

Tanggal: ……………………                                               Tanggal : …………………….

Disetujui,

Sekolah tinggi ilmu pemerintahan abdi Negara

Ketua,

Dr. Ir.H. Joedomo Setyawan, MM

                                                       Tanggal:……...............................

ii

ABSTRAK

PENGARUH EFESIENSI PELAYANAN PUBLIK

TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI

KELURAHAN

Oleh

Hugi lokon

NPM : 092 040 979

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan(Y) di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Respoden atau n sebanyak 30 orang yang diambil dari pegawai Kelurahan Kebakusan sebanyak 5 orang dan dari ketua RW dan RT Kelurahan Kebagusan sebanyak 25 orang.

Adapun analisis data menggunakan distrubusi frekuensi dan tendensi sentral untuk menguji data, sedangkan pengujian hipotensi penelitian mengunakan persamaan regresi Ŷ=a+bx untuk mengetahui pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y), mengunakan koefisien korelasi product momet dari pearson untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y),menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y)dan terakhir menggunakan t-hitung untuk mengukur signifikansi atau keberatian variabel (X) terhadap variabel (Y).

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut : Pengamatan peneliti dilapangan dan dari data-data yang diperoleh menujukkan bahwah Pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan sudah baik meskipun belum maksimal.

Penelitian ini menemukan pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Ŷ=103,98+81,87X yang berati bahwa setiap peningkatan 1 unit skor 1 Efesiensi Pelayanan Publik akan menyebabkan peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Keluraha sebesar 81,87 pada konstanta 103,98.

P

iii

enelitian ini menemukan koefisien korelasi rxy = 0,137, hal ini berati bahwa kekuatan pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan diinterpretasikan sangat rendah.

Penelitian ini menemukan koefisien detriminasi r² xу = 0,018, hal ini berati kontribusi atau sumbangan Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan sebesar 0,018 atau hanya 1% sangat kecil,sedangkan sisanya 99% disumbang oleh variabel bebas lainya yang tidak teliti.

Penelitian ini menemukan t- hitung sebesar 0,37 < t-tabel sebesar 2,04 hal ini berati keberartian atau signifikansi Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan tidak signifikan.

Dari penemuan-penemuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan” teruji benar meskipun pengaruhnya kecil.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat penyusunan usulan Penelitian ini dapat di selesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.Sebagaimana tujuan Usulan penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk diajukan sebagai bahan sidang usulan penelitian dalam rangka penulisan skripsi jenjang sarjana pada SekolahTinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

Dengan demikian penulis memahami bahwa penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya dorongan oleh berbagai pihak berupa moril dan materil, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa berterimaksih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ones Bahapol selaku Bupati Kabupaten Yahukimo peserta seluruh aparatur pemerintahan Daerah Kabupaten Yahukimo yang telah memberikan kesempatan dan difasilitasi kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara(STIP-AN).
2. B
   v
   apak Widodo Suparto, SH, MSi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi nasehat, saran,dan begitu meluangkan waktu, tenaga, serta ilmunya dalam bimbingan, dan mengarahkan penulis kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
   
3. Kepada bapak Dr. Ir.H. Joedomo Setyawan, MBA. MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)
4. Kepada seluruh anggota pimpinan dan karyawan karyawati Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) yang bekerja keras demi menyukseskan penulis.
5. Kepada para dosen-dosen selaku pendidik yang mencurahkan ilmu, wawasan, serta nasehat yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara selama kurang lebih dalam 4 tahun ini.
6. Kepada bapak Lurah serta seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat luas di Kelurahan Kebagusan yang memberikan dukungan dalam penelitian ini.
7. Kepada Ayah dan Ibu, serta keluarga besar suku lokon dan suku hugi yang senantiasa memberikan dorongan berupa nasehat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil dari sejak dalam ikatan Ayah dan Ibu sampai selama mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) di Jakarta.
8. Kepada bapak Oki Lokon selaku Bapak yang memberikan dorongan dan motifasi guna menyelesaikan Studi dalam setiap tingkatan pendidikan ini.
9. Kepada Bapak Beny Wetapo. Matius Hugi,Jakase Hugi, serta Enos Asso,selaku Bapak yang memberikan dorongan menyelesaikan studi dan motifasi yang di doakan setiap hari.
10. Kepada ibu Salmina Lokon, Bulel Lokon serta Gemertina Meage selaku ibu yang memberikan dorongan menyelesaikan studi SekolahTinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara dan motifasi yang di doakan setiap hari.
11. Kepada Ibu Heteleh Hugi setiap hari mendoakan menaikan kepada Tuhan yang maha Esah dan adik-adik yang mendugung dan doakan.
12. Teman–teman khususnya Yermias, lokon,Enius Itlay, Panus Yahuli, Yakop Piter. Meage, Sitim Bahabol, Taufik Rahamad, Daniel Sangket, Titus Giban, Eken Ismi, Yanus Alua, Martinus waliagen, Okniel sobolim, Larius Kosay, Paskalis Matuan, yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka melewati masa-masa indah selama penulis menempuh pendidikan di STIP-Abdi Negara.

Semoga skiripsi ini memberi manfaat bagi kita semua,khususnya bagi diri penulis.

Jakarta, 2012

Penulis

Hugi Lokon

NPM : 092040979

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

ABSTRAK ………………………………………………………………… iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………. 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 7
3. Pembatasan Masalah 8
4. Perumusan Masalah 8
5. Maksud dan Tujuan Penelitian 9
6. Kegunaan Penelitian 9

BAB II KERANGKA TEORITIS………………………………………….. 11

1. Tinjauan Pustaka 11
   1. Hakikat Pemerintah dan Pemerintahan 11

1. Pengertian Pemerintah 11
2. Pengertian Pemerintahan 13
3. Sintesis Pemerintah dan Pemerintahan 14

1. Hakekat Efesiensi Pelayanan Publik 15

1. P
   viii
   engertian Efinsiensi 15
   
2. Pengertian Pelayanan 16
3. Pengertian Publik 17
4. Sintesis Efesiensi Pelayanan Publik 18

1. Hakikat Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan ......... 18

1. Pengerian Efektivitas 18
2. Pengertian Kerja 19
3. Pengertian Pegawai 20
4. Pengertian Kelurahan 21
5. Sintesis Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan 22

2. Kerangka Pemikiran 23
3. Hipotesis penelitian 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 27

1. Metode penelitian ............................................................... 27
2. Populasi Dan Sampel ......................................................... 28

1. Populasi ......................................................................... 28
2. Sampel ........................................................................... 29
3. Teknik Pengambilan Sampel ......................................... 30

3. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 32
4. Deskripsi Instrumen Penelitian ........................................... 32
   1. Variabel Efesiensi Pelayanan Publik .............................. 33

1. Definisi Konseptual Efesiensi Pelayanan Publik .... 33
2. Defenisi Oprasional Efesiensi Pelayanan Publik .. 33
3. Kisi–Kisi Instrumen Efesiensi Pelayanan Publik ... 33

1. Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan .............. 34

1. Definisi Konseptual Efektivitas Kerja Pegawai

Kelurahan .................................................................. 34

2. Definisi Oprasional Efektivitas Kerja Pegawai

Kelurahan.................................................................... 34

3. Kisi-Kisi Instrumen Efektifitas Kerja Pegawai

Kelurahan ................................................................... 35

5. Teknik Analisa Data ........................................................... 36
6. Lokasi Jadwal Penelitian .................................................... 37
   1. Lokoasi Penelitian .......................................................... 37
   2. Jadwal dan Penelitian .................................................... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……….….……… 39

A. Gambar Umum Kelurahan Kebagusan…………………. 40

1. Pemerintahan ………………………………….………. 40
2. Kondisi Geografis ………………………………………. 42
3. Kondisi Demografis ………………………………..….. 43
4. Kodisi Sosial, Budaya, Olahraga dan Agama.……… 46
5. Kondisi ekonomi ………………………………….…… 47

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan ……………………… 49

1. Data Mentah Variabel Efesiensi Pelayan Publik (X) dan Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) . ... 50
2. Distribusi Frekuensi Data…………………………… 50

a. Distribusi Frekuensi Data Variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X)………………………..……………….…… 50

b. Distribusi Frekuensi Data Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) ……….……..…………….. 54

3. Tendensi Sentral ………………………..…..…………. 57

a. Menghitung Tendensi Sentral Variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X) ……………………………. 57

b. Menghitung Tendensi Sentral Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) ……………………………. 59

4. Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan …………… 62

a. Pengujian Koefisien Regresi (X) atas (Y) ………... 62

b. Pengujian Koefisien Korelasi (X) terhadap (Y)…. 66

c. Pengujian Koefisien Determinasi (X) terhadap (Y) . 67

d. Pengujian Signifikansi Koefisien Korelasi (X)

atas (Y) ……………………………..………….. 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ……………..……………….…... 70

A. kesimpulan ……………………………………………….….. 70

B. saran ……………………………..……………....................... 72

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 73

LAMPIRAN ………………………………………………………………. 80

RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………… 83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Kisi-kisi Variabel Efisiensi Pelayanan Publik (X)........... 34

Tabel 3.2: Kisi-kisi Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

(Y)…………………………………………………………… 35

Tabel 3.3: Jadwal Penelitian………………………………………… 38

Tabel 4.1: Penduduk menurut umur ................................................ 44

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk tiap tiap RW di Kelurahan…………… 44

Tabel 4.3: Saranan pendidikan Kelurahan Kebagusan.................... 45

Tabel 4.4: Sarana Kursus /Pendidikan Non Formal Dikelurahan

Kebagusan....................................................................... 45

Tabel 4.5: Sarana kebudayaan & kesenian dikelurahan

kebagusan...................................................................... 46

Tabel 4.6: Fasilitas Olahraga Kelurahan Kebagusan...................... 46

Tabel 4.7: Jumlah Penduduk Menurut Agama................................... 47

Tabel 4.8: Saranan Perekonomian Kelurahan kebagusan ............. 47

Tabel 4.9: Saranan Angutan Umum Kelurahan kebagusan ............ 48

Tabel 4.10: Distribusi Frekuensi Tunggal Variavel Efesiensi Pelayanan Publik (X)............................................................................ 50

Tabel 4.11: Interval Kelas Efesiensi Pelayanan Publik (X) ................ 51

Tabel 4.12: Distribusi Frekuensi Kumulatif Efesiensi Pelayanan

Publik (X)........................................................................ 52

Tabel 4.13: Distribusi Frekuensi Relatif Efesiensi Pelayanan

xii

Publik (X)........................................................................ 52

Tabel 4.14: Distribusi Frekuensi Efesiensi Pelayanan Publik (X)... 53

Tabel4.15: Distribusi ferkuensi tunggal variabel Efektivitas kerja pegawai kelurahan (Y)……………………………………………… 54

Tabel 4.16: Interval Kelas Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y).. 55

Tabel 4.17: disteribusi frekuensi kumulatif Efektivitas kerja pegawai kelurahan(Y)…………………………………………………. 55

Tabel4.18: Disteribusi Frekuensi Relatif Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)………………………………… ………….. 56

Tabel 4.19: Distribusi Frekuensi Efektivitas Kerja Pegawai

Kelurahan (Y)……………………………………………… 56

Tabel 4.20: Model Persamaan Regresi Sederhana Ŷ = 103,98+81,87x10 =922,68………………………………………………….... 65

Tabel 4. 21: Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi…. 67

Tabel 4.22: uji koefisien korelasi Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)………………. 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran …………………………………… 25

Gambar 3.1: Model Konstelasi Penelitian ………………………. 28

Gambar 3.2: Skema Teknik Pengambilan Sampel............................ 31

Gambar 3.3: Peta Wilayah Kelurahan Kebagusan……………….. 37

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kelurahan Kebagusan ………… 41

Gambar 4.2: Grafik Histogram Variavel Efesiensi Pelayanan

Publik (X)..................................................................... 53

Gambar 4.3: Grafik hitogram variabel Efektivitas Kerja Pegawai kelurahan (Y).................................................................................. 57

Gambar 4.4: Letak Nilai Rata-Rata (Mean) Pada Rentang Skor

Teoritis …………………………………………………. 59

Gambar 4.5: letak Nilai Rata-Rata (Mean) Pada Rentangan Skor

Teoritis………………………………………………….. 61

Gambar4.6: Grafik Garis Regresi Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) .. 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Kuesioner Penelitian…………………………. 75

Lampiran 2: Data Mentah Variabel x dan Y……………………… …. 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai sumber daya adalah penggerak organisasi. Organisasi tidak akan berfungsi tanpa manusia, tanpa manusia tidak ada organisasi. Dengan demikian harus diterima kenyataan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur utama atau faktor sentral di dalam sebuah organisasi apapun bentuk organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut organisasi profit (perusahaan dan industri), organisasi non profit (instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan).

Dengan demikian SDM yaitu karyawan atau pegawai sebuah organisasi termasuk organisasi Kelurahan Kebagusan harus dikelola secara efektif dan efisien supaya menjadi Kelurahan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Mengelola atau memanajemen SDM secara profesional akan dapat mewujudkan organisasi yang efektif.

M

17

anajemen dan pemberdayaan manusia sebagai sumber daya tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dan harus dilaksanakan secara simultan dan tidak boleh lagi berbentuk kegiatan memperlakukan manusia dengan menempatkannya sebagai obyek seperti benda sebagaimana dilakukan pada sebuah mesin atau hewan dalam proses memproduksi sesuatu. Setiap dan semua pemimpin atau manajer di lingkungan sebuah organisasi, baik pada tingkat (level) atas, menengah maupun tingkat bawah, seperti organisasi Kelurahan harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa para pegawai adalah manusia sebagaimana dirinya.

Posisi seorang Lurah Kelurahan Kebagusan sudah tidak seperti masa lalu yaitu boleh bertindak semena-mena atau semau-maunya terhadap pegawainya. Perlakuan yang tidak layak manusiawi itu secara perlahan-lahan harus berakhir dan dapat diprediksi akan berakhir dengan dilindas oleh hukum, bahkan jika hukum tidak mampu menjangkaunya akan dilindas oleh kekuatan massa bawahan yang akan menuntut pemenuhan hak-hak asasinya. Hanya Lurah yang mampu memperlakukan bawahannya secara layak manusiawi, yang akan berhasil meng­efektifkan Kelurahannya.

Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu efektivitas dan kerja. Seperti yang dikatakan oleh Richard M. Steers, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Efektivitas kerja menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, sesuai dengan target waktu dengan ukuran maupun standar yang berlaku. Pencapaian tujuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah bekerja dengan efektif dan mampu terus hidup.

Pada kenyataannya para pegawai Kelurahan merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan Kelurahan. Pegawai Kelurahan merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam Kelurahan terutama dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Kelurahan sebagai pengguna jasa.

Pegawai Kelurahan Kebagusan merupakan modal utama di dalam Kelurahan yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pegawai maka semua itu tidak ada gunanya.

Efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan dalam praktek pelayanan masyarakat (public service) dapat dinilai dengan menggunakan alat ukur berupa pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah pegawai Kelurahan Kebagusan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang? Seperti apa prestasi kerja pegawai Kelurahan Kebagusan? Apakah masyarakat telah puas dengan penyelenggaraan pelayanan oleh pegawai Kelurahan Kebagusan? Dari semua alat ukur yang digunakan untuk memotret penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Kelurahan Kebagusan, menunjukkan adanya kecenderungan belum maksimal penyelenggaraan pelayanannya sehingga dapat diduga efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan belum efektif dan dapat menimbulkan image negatif dan ketidak percayaan warga terhadap pegawai Kelurahan Kebagusan.

Organisasi yang sukses adalah organi­sasi yang mampu menciptakan secara bersama-sama tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan, dan sebaliknya efektivitas menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, sehingga antara efektivitas dan efisiensi itu saling terkait. Organisasi tidak hanya dituntut mengejar tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan cara efisien.

Efisiensi pelayanan publik dapat dimaknai sebagai perbandingan antara input dan output. Input yang dimaksudkan di sini dapat berupa biaya, waktu, dan tenaga. Dari sisi input, pelayanan publik dikatakan efisien apabila pelayanan tersebut menggunakan sumber daya murah dan tidak boros. Dari sisi proses, agar dapat dikatakan efisien prosedur layanan publik harus bersifat sederhana sehingga warga tidak mengeluarkan banyak energi dan biaya dalam mengakses suatu layanan. Sedangkan dari sisi output, pelayanan publik dikatakan efisien apabila penggunaan sumber daya yang murah dan tidak boros tadi menghasilkan produk pelayanan yang sesuai dengan standar dan memuaskan pengguna layanan.

Efisiensi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari perspektif pemberi layanan maupun pengguna layanan. Dari perspektif pemberilayanan, organisasi pemberi layanan harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumberdaya publik. Pelayanan publik sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dan diberikan dalam waktu yang singkat. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi.

Di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik seringkali dijumpai adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh warga pengguna untuk diberikan kepada pegawai Kelurahan Kebagusan agar dapat dilayani dengan cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini menyebabkan harga pelayanan publik menjadi semakin mahal pada hal seharusnya sudah ada ketentuan harganya atau malahan gratis. Biaya tambahan tersebut sering di interpretasikan oleh pegawai Kelurahan sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah mereka berikan.

Gejala efisiensi pelayanan publik juga nampak pada beberapa bidang pelayanan seperti pembuatan dan pembaharuan KTP, ijin mendirikan bangunan, ijin usaha bisnis, sertifikasi tanah, akte kelahiran dan retribusi ganda yang ditarik dari warga sehingga semuanya menirnbulkan ekonomi biaya tinggi. Fenomena seperti ini merebak di era otonomi daerah karena setiap daerah memiliki kecenderungan untuk berupaya meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dengan memungut dana dari masyarakat.

Efisiensi pelayanan publik adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila pegawai pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya murah dan waktu pelayanan cepat sehingga meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi output pelayanan, pegawai pelayanan publik secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan.Kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh publik merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam sistem layanan.Pegawai pelayanan publik yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses layanan. Masyarakat Kelurahan Kebagusan, dengan demikian, harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari pegawai pelayanan publik, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh publik secara keseluruhan.

Demikian pula efisiensi pelayanan dari sisi output, dipergunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh pegawai pelayanan publik tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya ekstra.

Apabila kemudian muncul upaya untuk memperbaiki efisiensi pegawai pelayanan publik Kelurahan Kebagusan secara menyeluruh mulai dari input, proses dan output pelayanan, diduga dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan dalam melayani kebutuhan dan keinginan masyarakat di kelurahannya.

Berdasarkan berbagai pemikiran itu, mendorong penulis melakukan penelitian tentang pengaruh efisiensi pelayanan publik terhadap efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, diperoleh beberapa identifikasi masalah yang terkait dengan topik penelitian ini yaitu:

1. Belum terwujudnya Efektivitas kerja pegawai di Kelurahan Kebagusan, kurang efesien dan efektif dalam bekerja bahkan prestasinya menurun;
2. Banyaknya pegawai yang datang tidak tepat waktu.
3. Kurang memahami tupoksi pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Fasilitas kerja yang diperlakukan untuk bekerja oleh pegawai Kelurahan Kebagusan kurang memandai.
5. Rendahnya disiplin kerja pegawai Kelurahan Kebagusan sangat berpengaruh terhadap efektif kerja pegawai.
6. Kualitas pegawai Kelurahan Kebagusan dalam pelayanan publik yang kurang memadai berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai Kelurahan.
7. Efisiensi pelayanan publik menyebabkan efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan belum maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, supaya penelitian ini lebih fokus pada masalah keefektifan pegawai Kelurahan Kabagusan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan dapat direncanakan dengan baik, maka dibatasi hanya pada aspek efesiensi pelayanan publik sebagai variabel bebas (X), dan efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan sebagai variabel terikat (Y).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah,dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah terdapat Pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan Kebagusan.

E. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan mengetahui seberapa kuat atau besar pengaruh efesiensi pelayanan publik terhadap efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi kiranya dapat digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN).
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kebijaksanaan untuk pihak yang berwenang dalam rangka mengambil keputusan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak Kelurahan Kebagusan tentang pentingnya pelayanan publik yang efisien bagi efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan.
3. Secara Teoritis, penelitian ini memiliki kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah.
4. Secara Individu, digunakan sebagai bahan pembelajaran atau modal untuk terjun secara langsung di Kelurahan.
5. Secara Aplikatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan dapat diaplikasikan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Yahukimo.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

1. Tinjauan Pustaka

1. Hakikat Pemerintah dan Pemerintahan

1. Pengertian Pemerintah

Menurut pendapat C.F. Strong dalam Suradinata, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, baik kedalam maupun keluar. Yang pertama, harus mempunyai kekuatan tentara atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat undang-undang dan ketiga harus mempunyai kekuatan finansial.¹

Masih menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara menyangkut urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.²

P

27

endapat lain disampaikan oleh Sayre dalam Suradinata, bahwa pemerintahan adalah lembaga negara yang terorganisir yang memperhatikan dan menjalankan kekuasaannya, tetapi tidak menyebutkan nama-nama kekuasaan atau kekuatan pada instansi tertentu.³

Sedangkan menurut Sumendar dalam Syafei, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya. Pemerintah mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan, serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat, serta keberadaan legitimasi.⁴

Menurut Fener dalam Syafei, pemerintah harus mempunyai kegiatan yang berlangsung terus menerus di wilayah negara, pejabat yang memerintah dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakatnya.⁵ Pada sisi lain, menurut Arief Budiman, Pemerintah merupakan lembaga eksekutif negara. Pemerintah meliputi aparat birokrasi teknis (birokrasi dalam pengertian sempit) maupun para politisi dan negarawan yang menjadi pucak pemimpin lembaga-lembaga negara. Pemerintah merupakan aspek personel negara; dia adalah faktor manusia dari negara.⁶

2. Pengertian Pemerintahan

Menurut Suradinata, pemerintahan adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pandangan tentang pemerintahan tersebut sangat luas, karena semua aktifitas kegiatan negara digerakkan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat. Proses tersebut melibatkan lembaga militer, kepolisian, fungsi legislatif, keuangan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa.⁷

Sedangkan Rasyid berpendapat bahwa pemerintahan selalu dilihat sebagai perpaduan antara aturan main (konstitusi, hukum, etika), lembaga-lembaga yang berwenang mengelola serangkaian kekuasaan (eksekutif, legislatif, judikatif), serta sejumlah birokrat dan pejabat politik sebagai pelaku dari dan penanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut.⁸

Pakar lain yaitu Nawawi, mengatakan bahwa negara atau pemerintahan sebagai organisasi non profit berfungsi memberikan pelayanan pada setiap dan semua individu sebagai masyarakat (public service) dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pemerintahan yang bersifat non profit berfungsi sebagai pelaksana pembangunan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat/rakyatnya. Dalam menjalankan fungsi yang bersifat non profit itu, pemerintah membentuk berbagai lembaga yang lebih kecil, agar berjalannya fungsi pelayanan masyarakat (public service) dan pembangunan, yang diantaranya diorientasikan menurut aspek-aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, kesehatan, hukum, agama dan lain-lainnya.⁹

3. Sintesis Pemerintah dan Pemerintahan

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan pemerintah adalah sekelompok orang yang beraktifitas menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah institusi yang memiliki kekuasaan yang legitimasi melaksanakan segala undang-undang. Dengan demikian, pengertian pemerintah dan pemerintahan adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang legitimasi dalam melaksanakan segala undang-undang.

2. Hakikat Efisiensi Pelayanan Publik

1. Pengertian Efisiensi

Kermally mengatakan bahwa: “Effiency is doing the thing right wherea seffectivness is doing the right thing right”. (Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar).¹⁰

Sedangkan menurut Drucker dalam Stoner, Freeman dan Gillbert, efisiensi adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumbar daya dalam mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain yaitu melakukan sesuatu dengan tepat. Efisiensi adalah meminimalkan sumber daya, dana, sarana dan perasarana, untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.¹¹

Menurut Robbins dalam Kaloh, ada dua hal pokok yang terkait dengan pengertian efisien adalah sebagai berikut: (1) proses dan lingkungan yang terjadi membuat kegiatan dapat berjalan dengan biaya murah; (2) faktor utama yang penting diperhatikan adalah mencapai tujuan dengan biaya minimal.¹²

2. Pengertian pelayanan

Menurut Kotler dalam Lukman, pelayanan adalah suatu kegiatan yang mengungtukan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada satu produk secara fisik.¹³

Zein Badudu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.¹⁴

Menurut H.A.S Moenir, berpendapat bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia berusaha baik melalui orang lain maupun aktivitas sendiri.¹⁵

Kemudian menurut Soetopo, mendefinisikan pelayanan sebagai suatu usaha untuk membantu menyampaikan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.¹⁶

3. Pengertian publik

Menurut Zain Badudu, istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat¹⁷.

Menurut Syafiie dan kawan-kawannya, mendefinisikan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, menawarkan meskipun hasilnya tidak terkait pada produk sesuatu secara fisik.¹⁸

Dikaitkan dengan pelayanan, menurut Kepmenpan No, 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.¹⁹

4. Sintesis Efisiensi Pelayanan publik

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efesiensi pelayanan publik adalah kemampuan meminimalkan penggunaan sumbar daya secara benar dan tepat dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat,dengan ditandai beberapa indikator yaitu: hemat, benar, tepatwaktu, kebutuhan, kepuasan.

3. Hakikat Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

1. Pengertian Efektivitas

Drucker dalam Handoko, mengatakan bahwa efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right thing), sedangkan efesiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing thing right).²⁰

Menurut Mahsun, bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan.²¹

Menurut pendapat Rivai, Veithzal, yang di maksudkan dengan efektif adalah sikap, gerakan tingkah laku, siap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan kesanggupan untuk berbuat baik.²²

Rothwell berpendapat bahwa efektifitas sebagai salah satu prinsip manajemen dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan efisien sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dikeluarkan.²³

Menurut Ermaya, efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukan tingkat efektivitas.²⁴

2. Pengetian Kerja

Kartini Kartono, mengatakan kerja merupakan aktivitas dasar dan bagian esensial dari kehidupan manusia. Sama dengan kegiatan permainan bagi anak-anak, maka kerja memberikan kesenangan dan arti tersendiri dari kehidupan manusia,sebab kerja itu memberikan status kepada seseorang, dan mengikatkan diri sendiri dengan individu-individu lain dalam masyarakat.²⁵

Menurut Anoraga, ketenangan dan kegairahan kerja pegawai dipengaruhi oleh dua faktor yaitu (1) faktor kepribadian dan kehidupan emosional pegawai itu sendiri. (2) faktor luar terdiri dari faktor lingkungan rumah, keluarga dan lingkungan kerjanya. Kerja merupakan aktivitas sosial yang memberikan bobot dan isi kepada kehidupan.²⁶

Hersey dalam Wibowo, menjelaskan, kerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kerja tidak akan berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kerja. Namun, kerja memerlukan adanya dukungan lain yaitu: sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik²⁷

3. Pengertian Pegawai

Menurut Ermaya, yang medefinisikan pegawai adalah manusia atau orang yang melaksanakan suatu pekerjaan pada suatu organisasi, baik pemerintah maupu swasta, dan karena jasa dan pekerjaan itu, maka mereka memperoleh upah atau gaji. Lebih lanjut Ermaya menambahkan bahwa dalam kenyataan sehari-hari seseorang akan melakukan suatu kerjaapabila terdorong oleh suatu tujuan untuk memperoleh hasil yang dapat memenuhi kebutuhan pribadinya.²⁸

Menurut Soedardjat, pegawai adalah manusia yang sedang melakukan aktivitas atau kegiatan akan dituntut kreaktivitasnya, dan setiap pegawai atau pejabat harus memiliki 4 CT: cepat tanggap,cepat temu, cepat tindak, dan cepat tuntas.²⁹

4. Pengertian Kelurahan

Menurut Daeng Sudirwo, kepala kelurahan atau Lurah adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.³⁰

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 127 berbunyi:

1). Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

2). Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota (kewenangan delegatif).

3). Selain kewenangan delegatif, Lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

4). Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5). Dalam melaksanakan tugas, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

6). Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan.

7). Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Kelurahan.

5. Sintesis Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

Dari berbagai teori di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas kerja pegawai Kelurahan adalah kemampuan pegawai Kelurahan dalam menampilkan kualitas kinerjanya secara tepat guna yang ditandai dengan beberapa indikator seperti: tepatguna, tanggungjawab, tujuan, motivasi, dan semangat.

2. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Efisiensi Pelayanan Publik Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

Efesiensi pelayanan publik adalah penilaian terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan publikakan efisien apabila pegawai pelayanan publik dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya murah dan waktu pelayanan cepat sehingga meringankan masyarakat Kelurahan Kebagusan pengguna jasa. Demikian pula dari sisi output pelayanan publik, pegawai pelayanan publik secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek beaya dan ketepatan waktu pelayanan.

Efisiensi pada sisi input digunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan publik dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh publik dan merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam system layanan publik. Pegawai pelayanan publik yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Demikian pula efisiensi pelayanan publik dari sisi output, digunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh pegawai pelayanan publik tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan, seperti suap, sumbangan sukarela, dan berbagai pungutan dalam proses pelayanan publik yang sedang berlangsung.

Salah satu bentuk keberhasilan pegawai pelayanan publik dalam melakukan pekerjaannya adalah efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian agar efektivitas pelayanan publik yang doperoleh pegawai pelayanan publik dapat optimal maka pegawai pelayanan publik harus dapat bekerja se efektif dan se efisien mungkin.

Efesiensi pelayanan publik oleh pegawai pelayanan publik digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur seberapa jauh efektivitas kerja pwgawai pelayanan publik dalam memeberi pelayanan kepada publik, sehingga jika pelayanan kepada publik bias lebih efisien, maka akan meningkat pula efektivitas kerja pegawai dalam melayani kebutuhan publik. Demikian juga sebaliknya, jika pelayanan publik tidak efesien, efektivitas kerja pegawai kelurahan kebagusan dalam menyelenggarakan publik juga akan menurun.

Dari uraian diatas dapat diduga bahawa terdapat pengaruh positif efisiensi pelayanan publik terhadap efektivitas kerja pegawai kelurahan. Atau dengan perkataan lain makin efisiensi pelayanan publik, maka makin efektif pula pegawai kelurahan dalam kerjanya melayani publik, dan sasaran (goal) yang ingin dicapai Kelurahan Kebagusan yaitu terwujudnya kinerja pegawai Kelurahan Kebagusan yang prima seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1:

Kerangka Pemikiran

efesiensi pelayanan publik (X)

Efisiensi Pelayanan Publik

(X)

Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

(Y)

Sasaran (Goal)

Kinerja

Pegawai Kelurahan Kebagusan

Prima

3. Pengajuan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan sebuah hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: “Terdapat pengaruh positif efisiensi pelayanan publik terhadap efektivitas kerja pegawai Kelurahan.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik survei, sebagai bagian metode deskriptif untuk sejumlah informasi yang dikumpulkan berdasarkan pada suatu gejala yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan.Usaha mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya dan bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding). Penemuan gejala-gejala tersebut berarti juga menunjukkan distribusinya dan mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.³¹

Survei juga dipandang sesuai untuk mengumpulkan informasi atau data yang dipakai untuk menentukan pengaruh timbal balik antara berbagai variabel yang diteliti pada saat penelitian.

Melalui penelitian ini akan dapat diketahui secara obyektif bagaimana pengaruh efisiensi pelayanan publik terhadap efektivitas kerja pegawai Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dari uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan model konstelasi penelitian seperti di bawah ini.

Gambar 3.1:

Model Konstelasi Penelitian

                                                           ε

  

(X)

(Y)

Keterangan

X = Efesiensi Pelayanan Publik (variabel bebas)

Y = Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (variabel terikat)

ε = Epselon yaitu variabel bebas lain yang tidak diteliti, yang berpengaruhi terhadap variabel terikat (Y).

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasi target atau sasaran yaitu keseluruhan penduduk Kelurahan Kebagusan, yang terdiri dari masyarakat dan pegawai Kantor Kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan yang berjumlah 30.555 jiwa (dokumentasi Kelurahan Kebagusan, 2011). Sedangkan populasi terjangkaunya adalah populasi yang telah homogen yaitu pegawai Kantor Kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan dan para Ketua RW dan RT KelurahanKebagusan.

2. Sampel

Menurut Arikunto, jika hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut di sebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti yang telah dihomogenkan. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.³²

Berdasarkan teori diatas maka populasi harus di homogenkan lebih dahulu, yaitu terdiri para Ketua RW dan RT kelurahan Kebagusan yang terdiri dari 8 RW dan 87 RTyang diasumsikan telah homogen karena mereka adalah tokoh masyarakat yang mampu menilai dan mengkritisi jalannya pemerintahan kelurahan Kebagusan dan juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari kelurahan ke masyarakat dan perpanjangan tangan dari masyarakat ke kelurahan Kebagusan, ditambah pegawai kelurahan Kebagusan sebanyak 14 orang.

Agar hasilnya baik, berkualitas, dan valid, untuk penelitian ditetapakan 30 responden yang diambil dari para ketua RW dan RT kelurahan Kebagusan sebanyak 25 orang ditambah dengan pegawai kelurahan Kebagusan selain Lurah sebanyak 5 orang.

3. Teknik Pegambilan Sampel

Menurut Arikunto, langkah pertama teknik pengambilan sampel dilakukan secara cluster sampling (sampel pengelompokan) yaitu mengelompokkan pegawai Kelurahan Kebagusan dan ketua RW dan RT kelurahan Kebagusan. Kedua kelompok tersebut sudah homogen dari aspek profesinya dan terakhir menggunakan simple random sampling (sampel acak sederhana).³³

Gambar 3.2:

Skema Teknik Pengambilan Sampel

Populasi Kelurahan Kebagusan

(30.555)

Sampel Pengelompokan (Cluster Sampling

Pegawai Kelurahan Kebagusan

(14)

Warga Kelurahan Kebagusan

(30.541)

Dihomogenkan

Pegawai Kelurahan Kebagusan (14)

Ketua RW dan RT Kebagusan (95)

Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling)

Sampel Pegawai Kelurahan Kebagusan (5)

Sampel Ketua RW dan RT Kebagusan (25)

Sampel Penelitian

(30)

C. Teknik Pengumpulan Data

Data berbentuk skor yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu (1) skor yang berhubungan dengan Efesiensi Pelayanan Publik (variabel bebas), dan (2) skor yang berhubungan dengan Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (variabel terikat).

Untuk mendapatkan skor variabel bebas dan variabel terikat tersebut, dijaring dengan menggunakan instrumen skala empat dari Likert berupa kuesioner yang disusun khusus untuk itu yang mencerminkan indikator masing-masing. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan angket (kuisioner).

Dalam mengumpulkan data sebagaimana telah disampaikan terdahulu, peneliti bekerja sama dan didampingi oleh staf Kelurahan Kebagusan. Sebelum kuesioner disebarkan, kepada para responden yang akan mengisi dijelaskan secara teknis pelaksanaan dan prosedur pengisian secara benar.

4. Deskripsi Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang di teliti atau diukur yaitu Efesiensi Pelayanan Publik sebagai variabel bebas (X), dan Efektivitas Kerja Pegawai kelurahan sebagai variabel terikat (Y).

1. Variable Efesiensi Pelayanan Publik
   1. Definisi Konseptual Efesiensi Pelayanan Publik.

Efesiensi Pelayanan Publik adalah kemampuan meminimalkan penggunaan sumbar daya secara benar dan tepat dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat,dengan ditandai beberapa indikator yaitu: hemat, benar, tepatwaktu, kebutuhan, kepuasan.

2. Definisi Operasional Efesiensi Pelayanan Publik.

Skor Efesiensi Pelayanan Publikyang di perolehdari 30 responden yang terdiridari 5 orang pegawai Kelurahan Kebagusandan 25 orang ketua RW dan RT yang diukur dengan menggunakan instrument berbentuk 4 skala Likert yang terdiri atas 20 butir pernyataan yang ditandai oleh beberapa indikator yaitu : hemat, benar, tepatwaktu, kebutuhan, kepuasan.

3. Kisi-kisi Instrumen Efisiensi Pelayanan Publik.

Data penelitian tentang Efesiensi Pelayanan Publik disusun dengan skala 1 sampai 4 dari Likert. Skor 1 sebagai skor Efesiensi Pelayanan Publik yang terendah, dan skor 4 untuk skor Efesiensi Pelayanan Publik yang tertinggi. Sebaran butir instrumen sebagaimana dimaksud pada skor di atas, dibangun dengan mengacu pada kisi-kisi yang disusun berdasarkan sintesis dari sejumlah teori yang mendasari variabel Efesiensi Pelayanan Publik. Kisi-kisi yang ditampilkan merupakan matriks dari variabel dan indikator serta sebaran butir instrumen. Dari matriks ini tercatat 20 butir yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan sejumlah data dari responden. Berikut dapat dilihat kisi-kisi variabel Efesiensi Pelayanan Publik yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1:

Kisi-kisi Variabel Efisiensi Pelayanan Publik (X)

Variabel	Indikator	Nomor Butir	JmlButir
Efisiensi Pelayanan publik (X)	Hemat	1.2.3.4	4
	Benar	5.6.7.8.	4
	Tepatwaktu	9.10.11.12.	4
	Kebutuhan	13.14.15.16.	4
	Kepuasan	17.18.19.20.	4
	Jumlah	20	20

2. Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

1. Definisi Konseptual Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan adalah kemampuan pegawai Kelurahan dalam menampilkan kualitas kinerjanya secara tepatguna yang ditandai dengan beberapa indikator seperti: tepatguna, tanggungjawab, tujuan, motivasi, dan semangat.

2. Definisi Operasional Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

Skor Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan yang di peroleh dari 30 responden yang terdiri dari 5 orang pegawai Kelurahan Kebagusan dan 25 orang ketua RW dan RT yang diukur dengan menggunakan instrument berbentuk 4 skala Likert yang terdiri atas 20 butir pernyataan yang ditandai oleh beberapa indikator yaitu: tepatguna, tanggungjawab, tujuan, motivasi, dan semangat.

3. Kisi-kisi Instrumen Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan

Data penelitian tentang efektivitas kerja pegawai Kelurahan disusun dengan skala 1 sampai 4 dari Likert. Skor 1 sebagai skor efektivitas kerja pegawai Kelurahan yang terendah, dan skor 4 untuk skor efektivitas kerja pegawai Kelurahan yang tertinggi.

Sebaran butir instrumen sebagaimana dimaksud pada skor di atas, dibangun dengan mengacu pada kisi-kisi yang disusun berdasarkan sintesis dari sejumlah teori yang mendasari variabel efektivitas kerja pegawai Kelurahan.Kisi-kisi yang ditampilkan merupakan matriks dari variabel dan indikator serta sebaran butir instrumen. Dari matriks ini tercatat 20 butir yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan sejumlah data dari responden.

Berikut dapat dilihat kisi-kisi variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.2:

Kisi-kisi Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Variabel	Indikator	Nomor Butir	JmlButir
Efektivitas Kerja Pegawai kelurahan (Y)	Tepatguna	1.2.3.4	4
	Tanggungjawab	5.6.7.8	4
	Tujuan	9.10.11.12	4
	Motivasi	13.14.15.16	4
	Semangat	17.18.19.20	4
	Jumlah	20	20

E. Teknik Analisis Data

Teknik untuk menganalisis data yang telah terkumpul dilakukan sebagai berikut :

1. Data ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data untuk masing-masing variabel secara parsial. Statistik deskriptif yang digunakan adalah mean (rata-rata hitung / empirik), median (nilai tengah) dan modus (nilai yang fekuensinya lebih besar).
2. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial untuk menguji hipotesis.

1. Untuk menguji linearitas pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan persamaan regresi sederhana, dengan rumus :Ŷ= a + b X
2. Untuk menguji kekuatan pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan koefisien korelasi product moment dari Pearso ndengan rumus
3. Untuk menguji besarnya pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan koefisien determinasi dengan rumus kuadrat dari rxy yaitu r²_xy atau dengan rumus KD = ( r² )
4. Untuk menguji signifikansi variabel (X) atas (Y) menggunakan pengujian t-hitung dengan rumus

F. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan dilaksanakan di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta. Guna memperjelas, di bawah ini ditampilkan peta Kelurahan Kebagusan,

Gambar 3.3

PETA WILAYAH KELURAHAN KEBAGUSAN

Tabel 3.3:

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2011 - 2012
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bimbingan Penyusunan Skripsi
2.	Penyusunan Usulan Penelitian
3.	Penyusunan Instrumen Penelitian
4.	Sidang UsulanPenelitian
5.	Pengumpulan Data
6.	Analisis Data
7.	Penyempurnaan Skripsi
8.	Sidang Skripsi
9.	Wisuda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini menguraikan hasil penelitian, pengolahan data dengan mengunakan metode penelitian kuantitatif yaitu menggunakan teknik korelasional secara statitik deskriptif . Menurut Sogiyono statitik deskriptif adalah statistik yang mendeskripsikan atau menggambarkan obyek yang diteliti mulai data sampel sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis yang berilaku untuk umum. ³⁴

Hasil penelitian tentang pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik sebagai variabel bebas (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan sebagai variabel terikat (Y) diKelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta akan disajikan sebagai berikut: yang pertama menguraikan gambaran umum Kelurahan Kebagusan dan kedua akan mengolah hasil penelitian dengan statistik dan membahasnya untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh positif Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) di Kelurahan Kebagusan ternyata benar.

55

1. Gambaran Umum Kelurahan Kebagusan

1. Pemerintahan Kelurahan Kebagusan

Pemerintahan Kelurahan Kebagusan sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan Kelurahan Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor : 147 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang diantaranya mempunyai tugas melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan, Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku, Untuk Pemberdayaan masyarakat;Pelayanan masyarakat; Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. bersama diKelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sedangkan Susunan organisasi kelurahan kebagusan terdiri dari :

1. Lurah
2. Wakil lurah
3. Sekretariat kelurahan
4. Seksi pemerintahan,ketenteraman dan ketetiban
5. Seksi perekonomian
6. Seksi Prasarana dan sarana
7. Seksi kesejahtraan masyarakat
8. Seksi kebersihan dan lingkungan hidup
9. Seksi pelayanan umum
10. Kelompok jabatan fungsional

- kasatgas pol pp

- kepala satuan pelayanan Registrasi kependudukan

- kepala puskesmas

Berdasarkan Susunan organisasi kelurahan kebagusan diatas dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.1:

Struktur Organisasi Kelurahan Kebagusan Kecamatan Paar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

LURAH

SUHANTO,S.SOS

WAKIL LURAH

RACHMAT MULYADI,S,Sos

SEKRETARIS

SYOPWANI

KASI KESMAS

BARYATI ENDAH

LESTARI,

BA

KASI PEL

UMUM

YENI ANWAR,

SE

KASI KEBER &

LINGK. HIDUP

SYAFRUDIN PRAWIRA

NEGARA

KASI PEREKO

SUPRIYATINI

KASI PRASARAN

& PRASARANA

UMUM

IDA ROSANTI

KASI PEM & TERTIB

BAYU PASCA SUNGKONO,

S.SOS

2. kondisi georafis.

Luas dan batas wilayah kelurahan kebagusan

Kelurahan kebagusan berada dibagian Selatan Kecamatan Pasar Minggu, dibentuk berdasarkan surat Keputusan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986. tentang pemecahan, penetapan batas, penetapan luas wilayah kelurahan di DKI Jakarta dan kebutusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1227 Tahun1989, Pelaksanaan sejak 1 Nopember 1986. Maka luas Kelurahan Kebagusan pada saat ini adalah Dengan luas wilayah 226 Ha yang terdiri dari 8 RW dan 87 RT kelurahan kebagusan merupakan kombinasi daerah pemukiman padat penduduk, pertokoan, dan.Dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl.TB Simatupang/ Kel.Jati padang
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan kali baru/ Kecamatan Jagakarsa.
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan JI.Joe/ Jl. H.Mursid/ Kecamatan Jagakarsa.
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Jati padang Raya/kel.Ragunan.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumahan / Pekarangan : 135 Ha
2. Sarana Pendidikan, ibadah dan bangunan. : 40 Ha
3. Jalan Raya : 5 Ha
4. Usaha Pertanian dalam arti lain : 31 Ha
5. Sarana Olahraga : 5 Ha
6. Tanah Pemakaman : 10 Ha

2. Kondisi Demografis

Sebagaimana keadaan kelurahan lainnya.kelurahan kebagusan terdiri dari 8 RW,87 RT.

Kewarga Negaraan :

1. WNI : 30.553 Jiwa
2. WNA : 2 Jiwa

JUMLAH : 30.555 Jiwa

Jenis Kelamin :

1. Laki-laki : 20.344 Jiwa
2. Perempuan : 10.211 Jiwa

Jumlah : 30.555 Jiwa

1. Penduduk Kelurahan Kebagusan .

Kondisi Kelurahan Kebagusan terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan tingkat pendidikan.sebagian penduduknya tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap, hanya sebagai yang bekerja diperkantoran dan pegawai negeri maupun swasta.

1. Penduduk Kelurahan Kepagusan.

Tabel 4.1:

Penduduk Menurut Umur.

No	USIA (THN)	WNI			WNA			TOTAL
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	0-4	3.655	1.274	4.929	­-	-	-	4.929
2	5-9	3.177	1.125	4.302	-	-	-	4.302
3	10-14	2.215	1.044	3.259	-	-	-	3.259
4	15-19	2.253	1.036	3.289	-	-	-	3.289
5	20-24	1.765	1.023	2.788	-	-	-	2.788
6	25-29	1.173	1.031	2.204	-	-	-	2.204
7	30-34	1.842	1.025	2.867	-	-	-	2.867
8	35-39	1.541	951	2.492	-	-	-	2.492
9	40-44	1.145	885	2.030	-	-	-	2.031
10	45-49	625	351	976	1	-	1	976
11	50-54	235	174	409	-	-	-	410
12	55-59	292	92	384	1	-	1	384
13	60-64	162	72	234	-	-	-	234
14	65-69	126	55	181	-	-	-	181
15	70-74	82	46	128	-	-	-	128
16	75keatas	54	27	81	-	-	-	81
Jumlah		20.342	10.211	30.553	2	-	2	30.555

(Sumber : laporan kelurahan kebagusan 2011)

Tabel 4.2:

Jumlah Penduduk ditiap RW di Kelurahan Kebagusan

RW	WNI			WNA			Total
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
01	1.931	1.103	3.034	-	-	-	3.034
02	1.914	1.268	3.182	-	-	-	33.182
03	3.126	1.448	4.574	-	-	-	4.574
04	2.530	1.253	3.783	2	-	2	3.783
05	2.477	1.248	3.725	-	-	-	3.725
06	2.775	1.286	4.041	-	-	-	4.041
07	3.566	1.365	4.931	-	-	-	4.931
08	2.036	1.247	3.283	-	-	-	3.283
JML	20.335	10.218	30.553	2	-	2	30.555

(Sumber : Laporan Kelurahan kebagusan 2011)

2. Sarana Pendidikan Kelurahan Kebagusan.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,sekaligus manyiapkan generasi penerus bangsa yang handal dan profesional, maka diperlukan sarana pendidikan yang memandai.

Adapun jumlah sarana pendidikan dan gedung sekolah di kelurahan kebagusan adalah sebagai perikut:

Tabel 4.3:

Saranan Pendidikan Kelurahan Kebagusan

No.	Jenis Saranan	Jumlah
1.	Kelompok Permainan	1
2.	Taman Kanak-Kanak/ TK	10
3.	Sekolah Dasar /Sederrajat	10
4.	SLTP/ Sederrajat	1
5.	SMK /perhotelan	1
6.	Penguruan Tinggi	-
7.	Pondok Pesantren	1
Jumlah		24

(Sumber : laporan kelurahan kebagusan 2011)

Tabel 4.4:

Sarana Kursus /Pendidikan Non Formal diKelurahan Kebagusan

No	Macam kursus	jumlah
1.	Kursus bahasa arab	-
2	Kursus bahasa inggris	-
3	Kursus mengetik	-
4	Kursus computer	1
5	Kursus penjahit	1
6	Kursus catering	-
7	Kursus lain-lain	8
Jumlah		10

(Sumber : laporan kelurahan kebagusan 2011)

3. Kondisi sosial budaya, olahraga dan Agama.

1. Sarana kebudayaan /kesenian yang terdapat dalam kelurahan kebagusan antara lain:

Tabel 4.5:

Sarana Kebudayaan & Kesenian diKelurahan Kebagusan

No.	Jenis	Jumlah
1.	Rebana /Qosidah	5
2.	Orkes/Gambus	-
3.	Seni Reogkerawitan	1
4.	Vocal Group	-
5.	Pencak Silat	1
6.	Tari	1
7.	Degung	-
8.	Marawis	5
Jumlah		13

(Sumber : laporan kelurahan kebagusan 2011)

2. Sarana Olahraga Kelurahan Kebagusan.

Sarana dan fasilitas olahraga diKelurahan Kebagusan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6:

Fasilitas Olahraga Kelurahan Kebagusan.

No.	Jenis	Jumlah
1.	Sepak bola kaki	1
2.	Bola volli	5
3.	Bola basket	2
4.	Bulutangkis	11
5.	Tenis meja	10
6.	Senam	3
Jumlah		31

(Sumber : laporan kelurahan kebagusan 2011)

2. Pelayanan Bidang Agama Kelurahan Kebagusan

Kegiatan pelayanan di Bidang Agama merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebagusan kepada masyarakat Memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya dapat dilihat sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.7:

Jumlah Penduduk Menurut Agama

N0.	Agama	Jumlah jiwa	%
1	Islam	30.359	99,36
2	Kristen Protestan dan Katolik	141	046
3	Hidu Dan Budha	55	018
Jumlah		30.555	100

(sumber : laporan kelurahan kebagusan 2011).

4. Kondisi ekonomi

Adapun sarana ekonomi yang difungsikan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dikelurahan kebagusan.

Tabel 4.8:

Saranan Perekonomian Kelurahan Kebagusan.

No.	Banyaknya	Jumlah
1.	Pasar	1
2.	Toko	40
3	Jasa	17
4.	Bengkel	15
5	Swalayan	1
6.	Industri	7
7.	Warung	151
Jumlah		232

(sumber : laporan kelurahan kebagusan 2011).

5. Saranan Angutan Umum

Adapun Sarana Angutan Umum yang difungsikan untuk pelayanan masyarakat dikelurahan kebagusan.

Tabel 4.9:

Saranan Angutan Umum Kelurahan Kebagusan

N0.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Bus	18
2.	Truk	14
3.	Minibus/colt	203
4.	Sedan	487
5.	Sepeda motor	4.892
6.	Bajaj	-
Jumlah		5. 612

(Sember : Laporan kelurahan kebagusan 2011)

2. Hasil penelitian dan pembahasan

Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan, dilakukan pengolahan dengan tabulasi menjadi data mentah,selanjutnya menghitung “distribusi frekuensi” dan “tendensi sentral” untuk menguji data, terakhir melakukan hipotesis dengan menggunakan statisti inferensial untuk menguji hipotesis.

1. Untuk menguji pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan persamaan regresi sederhana, dengan rumus :Ŷ= a + b X.
2. Untuk menguji kekuatan pengaruh variabel (X) terhadap (Y), menggunakan koefisien korelasi product moment dari Pearson dengan rumus
3. Untuk menguji besarnya kontribusi variabel (X) terhadap (Y), menggunakan koefisien determinasi dengan rumus kuadrat dari rxy yaitu r²_xy atau dengan rumus KD = ( r² )
4. Untuk menguji signifikansi variabel (X) atas (Y) menggunakan pengujian t-hitung dengan rumus

1. Data Mentah Variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X) dan Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Data menta atau skor jawaban kunisioner variabel Pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik (X) dan variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) disebut dalam bentuk tabel bisa dilihat pada lampiran: data mentah variabel (X) dan (Y) halaman 80

2. Distribusi Frekuensi Data
   1. Distribusi Frekuensi Data Variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X)

1. Berupa Frekuensi Tunggal

Berupa tabel yang menampilkan skor data menta secara tunggal dari skor tertinggi sampai terendah sebagai berikut:

Tabel 4.10:

Distribusi Frekuensi Tunggal Variavel Efesiensi Pelayanan Publik (X)

No.	Skor Nilai	Cacahan	Frekuensi
1.	63	III	3
2.	64	I	1
3.	65	I	1
4.	66	IIIIII	6
5.	67	IIIII	5
6.	68	III	3
7.	69	IIIII	5
8.	70	III	3
9.	71	II	2
10.	72	I	1
JUMLAH			30

2. Distribusi Ferkuensi Tunggal Bergolong

Berdasarkan data penilaian diberoleh harga-harga sebagai berikut:

1. Menghitung Rentang Data

Rentang data = data terbesar –data terkecil.

Rentang data =72-63=9

2. Menghitung Banyak Kelas (K)

Banyak kelas (k) =1+3,3. Log n =1+,3. Log 30 =1+(3,3x1,48)=1+4,884=5,884 (dibulatkan menjadi 5).

3. Menhitung Panjang Klas (P)

Panjang kelas (p) =9/5=1,80(dibulatkan menjadi 2).

4. Menyusun Interval Klas

Setelah menemukan hasil hasil dari rentang data, banyak klas,panjang klas maka susunan interval klas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11:

Interval Kelas Efesiensi Pelayanan Publik (X)

Banyak Kelas	Interval Kelas	Titik Tengah	Frekuensi Absolut
1	66-64	63	4
2	65-66	65	7
3	67-68	67	8
4	69-70	69	8
5	71-72	71	3
Jumlah			30

3. Distribusi Ferkuensi Kumulatif

Menghitung frekuensi kumulatif : menjumlahkan frekuensi kelas yang persangkutan ditambah dengan frekuensi kelas dibawahnya.

Tabel 4.12:

Distribusi Frekuensi Kumulatif Efesiensi Pelayanan Publik (X)

Banyak Kelas	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Kumulatif	Persentase Relatif
1	63-64	4	4	13,33%
2	65-66	7	11	63,66%
3	67-68	8	19	63,33%
4	69-70	8	27	90,33%
5	71-72	3	30	100%
		30

4. Distribusi Frekuensi Relatif

Menghitung frekuensi relatif : membagi frekuensi absolut dengan jumlah respodem dikalikan seratus persen.

Tabel 4.13:

Distribusi Frekuensi Relatif Efesiensi Pelayanan Publik (X)

Banyak Kelas	Kelas Interval	Titik Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	63-64	63	4	13,33%
2	65-66	65	7	23,33%
3	67-68	67	8	26,66%
4	69-70	69	8	26,66%
5	71-72	71	3	10%
Jumlah			30

5. Distribusi Ferkuensi Efesiensi Pelayanan Publik (X)

Dari perhitung distribusi frekuensi absolut, frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif, digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.14:

Distribusi Frekuensi Efesiensi Pelayanan Publik (X)

Banyak Kelas	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif	Frekuensi Kumulatif
1	63-64	4	13,33%	13,33%
2	65-66	7	23,33%	63,66%
3	67-68	8	26,66%	63,33%
4	69-70	8	26,66%	90,33%
5	71-72	3	10%	100%
		30

Distribusi frekuensi Variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X) juga dapat digambarkan dalam bentuk histogram sebagai berikut:

Gambar 4.2 Grafik Histogram Variavel Efesiensi Pelayanan Publik (X)

b. Distribusi Frekuensi Data Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

1. Distribusi Frekuensi Tunggal

Berupa tabel yang menampilkan skor data mentah secara tunggal dari skor tertinggi sampai terendah.

Tabel 4.15:

Distribusi Frekuensi Tunggal Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

No.	Skor Nilai	Cacahan	Frekuensi
1.	66	IIII	4
2.	67	III	3
3.	68	II	2
4.	69	IIII	4
5.	70	IIII	4
6.	71	IIIIIIIIII	10
7.	72	II	2
8.	73	I	1
Jumlah			30

2. Distribusi Frekuensi Bergolong

Berdasarkan data penelitian diperoleh harga-harga sebagai berikut:

1. Menghitung rentang data

Rentang data = data terbesasr –data terkecil.

= 73-66 =7

2. Menghitung banyak kelas (k)

Banyak kelas (k) = 1+3,3 log n=1+(3,3x1,48) = 1+4, 884=5,884

(dibulatkan menjadi 4).

3. Menghitung panjan klas (p)

Panjang klas (p) = rentang data dibagi banyak klas. Panjang klas (p) = 7 : 5 = 14 (dibulatkan menjadi 2).

4. Menyusun interval klas

Setelah menemukan hasil rentang data, banyak klas, panjang klas maka susunan interval klas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16:

Interval Kelas Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Banyak Klas	Interval Klas	Titik Tengah	Frekuensi Absolut
1	66-67	66	7
2	68-69	68	6
3	70-71	70	14
4	72-73	72	3
Jumlah			30

3. Distribusi Ferkuensi Kumulatif.

Menghitung frekuensi kumulatif : menyumlahkan frekuensi kelas yang bersangkutan ditambah dengan frekuensi kelas dibawahnya.

Tabel 4. 17:

Distribusi Frekuensi Kumulatif Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Banyak Klas	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Kumulatif	Persentase Kumulatif
′	66-67	7	7	23,33%
2	68-69	6	13	43,33%
3	70-71	14	27	90%
4	72-73	3	30	100%
		30

4. Distribusi Prekuensi Relatif

Menghitung ferkuensi relatif. Membagi frekuensi absolut dengan jumlah responden dikalikan seratus persen.

Tabel 4 18:

Disteribusi Frekuensi Relatif Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Banyak Klas	Klas Interval	Titik Tengah	Frekuensi Absolut	Prekuensi Relatif
1	66-67	66	7	23,33%
2	68-69	68	6	20%
3	70-71	70	14	46,66%
4	72-73	72	3	10%
			30	100%

5. Distribusi Frekuensi Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Dari perhitungan distribusi frenkuensi absolut, frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif, dapat digambarkan seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.19:

Distribusi Frekuensi Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Banyak klas	Kelas interval	Ferkuensi absolut	Frekuensi relatif	Ferkuensi kumulatif
1	66-67	7	23,33%	23,33%
2	68-69	6	20%	43,33%
3	70-71	14	46,66%	90%
4	72-73	4	10%	100%
		30

Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) juga dapat di gambarkan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut :

Gambar 4.3. Grafik Hitogram Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

3. Tendesi Sentral

1. Menghitung tendisi sentral variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X).

Berdasarkan data penelitian diperoleh harga-hagrga sebagai berikut

∑х = 2022

∑х² = 136448

n = 30

Banyak Kelas (k) = 1+3,3 log n=1+3,3. log 30=1+(3,3x1,48) = 1+4,884 = 5884 ( dibulatkan menjadi 5).

C) Menhitung Panjang Klas (P)

panjang kelas (p) = rentang data dibagi banyak klas.

Panjang kelas (P) =9/5=1,80 (dibulatkan menjadi 2).

b = Batas klas interval dengan frekuensi terbanyak =70 -0,5=68,5

b1 = Frekuensi pada klasinterval terbanyak dikurangi

frekuensi klas interval terdekat sebelumnya = 8 – 7 = 1

b2 = Frekuensi klas interval terbanyak dikurangi frekuensi

klas interval berikutnya = 8 – 3 = 5

p = Panjang klas interval dengan frekuensi terbanyak = 1

F = Jumlah semua frekuensi sebelum klas median = 4+7 = 11

f = Frekuensi klas median = 8

1) menghitung modus (Mo)

b1

Mo = b+p (...................) = 69,5+2{1/(1+5)} = 69,5+0,33 = 69.83

b1+b2

2) menghitung median (md)

1/2n-F

Me = b+p ( ————— ) = 69,5+2 {(½ x 30 – 11)/8)

f

= 69,5+2(4/8) = 69,5+1=70,5

3) menghitung mean (me)

ΣXi

Mean = x= ——— = 2022/ 30 = 67,4

N

Berdasarkan data penelitian untuk skor efesiensi pelayanan publik (x) yang dikumpulkan dengan skalah empat dari likert diperoleh retangan skor teoritis 20-80 dengan nilai tengah 50, diperoleh skor empiris 63-72 dengan rentang skor 9. Dari hasil analisis data diperoleh modus sebesar 69,83 mendia sebesar 70,5 dan nilai rata-rata atau mean 67,4.

B

Nilai Nilai Nilai

Minimum Tengah x Maksimum

20 50 67,4 80

erdasarkan rentang skor teoritis yaitu 20- 80 dimana skor 20 adalah skor minimum, sedangkan skor 80 adalah skor maksimum, dengan nilai tengah teoritis adalah 50, dan nilai rata-rata empiris (X=67,4) sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.4 Letak Nilai Rata-Rata (Mean) Pada Rentang Skor Teoritis

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai rata –rata variabel Efesiensi Pelayanan Publik, yaitu x= 67,4 lebih besar dari nilai tengah teoritis yaitu 50, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel efesiensi pelayanan publik (x) adalah baik.

b. Menghitung Tendensi Sentral Variabel Efektitivitas Kerja Pegawai Kelurahan (X)

Berdasarkan data penelitian diperoleh harga-harga sebagai berikut:

ΣY =2084

ΣY² =140377

n = 30

Banyak Kelas = 1 +3,3 Log 30 =5,884 Diambil 5

Panjang Kelas (P) =7:5=14 Diambil 2

b = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak =70-0,5 = 69,5

b1= Frekuensi pada klas interval terbanyak dikurangi frekuensi klas interval terdekat sebelumnya = 14 – 6 =8

b2= Ferkuensi klas interval terbanyak dikuranggi ferkuensi klas interval berikutnya =14 – 3 = 11

p = Panjang klas interval dengan frekuensi terbanyak =1,8

F = Jumlah semua frekuensi sebelum klas median = 7 + 6 = 13

f = Frekuensi kelas mendia =14

1) Menghitung Modus (Mo)

Modus adalan titik tengah interval yang mempunyai frekuensi lebih tinggi atau baling banyak dalam distribusi skor.

b1

Mo = b+p(-----------) = 69,5+2 {8/(8+11)} = 69,5+0,84 =70,34

b1+b2

2) Menghitung Median(Md)

Median adalah titik tengah dari suatu distribusi skor median membagi distribusin skor yang disusun secara rinci menjadidua bagian dengan jumlah skor yang sama sehingga setengah bagian (50%) berada dibawah median dan setengah bagian (50%) lainnya berada diatas mendian.

1/2n-F

Me=b+p (————) = 69,5+2 {(½ x 30-13)/14} =69,5+0,28=69,78

F

3) Menghitung Mean (Me)

Mean atau rata-rata hitung adalah rata-rata aritmati dari semua skor yang diperoleh individu dalam sampal. Mean dengan cara memjumlahkan semua skor kemudian dibagi dengan banyaknya sampel

ΣYi

Mean = x = —— = 2084 / 30 = 69,46

n

berdasarkan data penelitian untuk skor Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) yang dikumpulkan dengan skala empat dari likert diperoleh rentangan skor teoritis 20 – 80 dengan nilai tengah 50, diperoleh skor empiris 66 – 73 dengan rentan skor 7. Dari hasil analisis data diperolah modus sebesar 70,34, media sebesar 69,78, dan nilai rata-rata atau mean 69,46.

Berdasarkan rentang skor teoritis, yaitu 20-80, dimana skor 20 adalah skor minimum, sedangkan skor 80 adalah skor maksimum, dengan nilai tengah dari teoritis adalah sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Nilai Nilai Nilai

Minimum Tengah X maksimum

20 50 69, 46 80

Gambar 4.5 Letak Nilai Rata-Rata (Mean) Pada Rentangan Skor Teoritis

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai rata – rata Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y), yaitu x = 69,46 lebih besar dari nilai tengah teoritis yaitu 50, sehingga dapat disimpulkan bahwa data Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) adalah baik.

4. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pembahasan ini dilakukan dengan menguji hipotesis penelitian pada Bab II di depan, untuk mengetahui pengaruh, kekuatan pengaruh dan signifikansi pengaruh antara variabel Efisiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y).

a. Penguji Koefisien Regresi Variabel (X) Atas (Y)

Untuk menhitung Regresi Variabel (X) atas (Y) dalam penelitian ini digunakan rumus persamaan garis regrisi, yaitu : Ŷ= a + bx

Keterangan :

Ŷ = Subyek dalam Variabel dependen yang di prediksikan

a = Konstanta regresi

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menujukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang di dasarkan pada variabel independen. Bila (+), maka naik, dan bila b( - ) .maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

( Sumber : Sugiyono, 200:244 )

Untuk mendapatkan nilai a dan b, di hitung dengan menggunakan

rumus:

a = (ΣΥ)(ΣX²)­(ΣX)(ΣXΥ)

nΣX² ­ (ΣX)²

b = n(ΣXΥ)­(ΣX)(ΣXΥ)

nΣX²­(ΣX)²

Dari tabulasi data hasil pendistribusian kuesioner yang terkait dengan variabel (X) dan (Y), diketahui :

ΣX = 2022

ΣΥ = 2084

ΣXΥ = 140377

ΣX² = 136448

ΣΥ² = 140819

(ΣX)² = 4088484

(ΣΥ)² = 4343056

n = 30

sehingga dapat dihitung

a = (ΣΥ)(ΣX²) –(ΣX)(ΣXΥ)

nΣX² ­ (ΣX)²

= (2084)x(136448) – (2022)x(140377)

(30 x 136448)-4088484

= 284357632-283842294

4093440 – 4088484

= 515338:4956 = 103,98

a.= 103,98.

b = n(ΣXΥ) ­(ΣX)(ΣΥ)

nΣX² ­(ΣX)²

= 30.(140377) ­ (2022).(2084)

30.136448 – 4088484

= 4211310 – 4213848

4088453-4088484

= 2538/31

b = 18,87

sehingga persamaan garis regresi sederhana (X) atas (Y) adalah Ŷ = 103,98 + 81,87 x

mengujian koefisien regresi sederhana (X) atas (Y) menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) di kelurahan kebagusan. Pengaruh tersebut ditunjukan dengan persamaan regresi Ŷ = 103,98 + 81,87 X.

regresi ini menujukkan bahwa setiap kenaikan ′ unit skor Efesiensi Pelayanan Publik (X) akan menyebabkan kenaikan 81,98 unit skor Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) pada konstanta 103, 98. Untuk memudahkan membuat grafik garis regresi (X) atas (Y) diperlukan hpertolongan dengan mengalikan (X) sepuluh kali sehingga diperoleh tabel seperti dibawa ini:

Tabel 4.20 :

Model Persamaan Regresi Sederhana Ŷ = 103,98+81,87x10 =922,68

X	Ŷ = 103,98 + 81,87X
0	(103,98 + 81,78x0) = 103,98
1	(103,98 + 81,78x0) = 185,85
2	(103,98 + 81,78x0) = 267,72
3	(103,98 + 81,78x0) = 349,59
4	(103,98 + 81,78x0) = 431,46
5	(103,98 + 81,78x0) = 513,33
6	(103,98 + 81,78x0) = 595,2
7	(103,98 + 81,78x0) = 677,07
8	(103,98 + 81,78x0) = 758,94
9	(103,98 + 81,78x0) = 840,81
10	(103,98 + 81,78x0) = 922,68

Dengan menggunakan tabel penolong diatas, digambarkan grafik persamaan garis regresi (X) atas (Y) sebagai berikut :

Gambar 4.6: Grafik Garis Regresi Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

b. Pengujian Koefisien Korelasi Variabel (X) Terhadap (Y)

untuk mengetahui seberapa besar kekuatan pengaruh variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (X) digunakan korelasi product moment dari pearson dengan rumus sebagai berkut :

nΣXΥ - (ΣX)(ΣΥ)

rxy =

√{n(ΣX²)­(ΣX)²}{n(ΣΥ²)­(ΣΥ)²}

Diketahui dari data mentah variabel (X) dan Variabel (Y) :

ΣX = 2022

ΣΥ = 2084

ΣXΥ = 140377

ΣX² = 136448

ΣΥ² = 140819

(ΣX)² = 4088484

(ΣΥ)² = 4343056

n = 30

nΣXY – (ΣX)(ΣΥ)

r_xy =

√{n(ΣX²)­(ΣX)²}{n(ΣY²)­(ΣY)²}

(30)(140377)-(2022)(2084)

r_xy =

√{30(136448)- (4088484(}X{30(140819)-(4343056)}

4211310 – 4213848

r_xy =

√(4039440- 4088484) X (4224570 – 4293184)

-2538

r_xy =

√ -4956 x-68614

-2538

r_xy =

√ - 340050984

- 2538

r_xy =

-18440

r_xy = 0,137

untuk memberikan penafsiran seberapa besar kekuatan pengaruh terhadap koefisien korelasi yang telah diperoleh, dapat berpedoman pada ketentuan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 21:

Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Sumber : sugiyono (2007 :216)

c. Pengujian Koefisiensi Determinasi

merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sederhana

r²_xy = (0,137)² =0,018

d. pengujian signifikansi koefisien korelasi (X) atas (Y)

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi variabel (X) atas (Y) menggunakan rumus t-hitung:

t = 0,137 x

= 0,137 x

t = 0,73

Tabel 4.22:

Uji Koefisien Korelasi Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

Korelas antara	Koefisien korelasi	Koefisien Determinasi	thitung	ttabel
				α=0,05	α=0,01
X dan Y	0,137	0,018	0,73	2,04	2,46

Keterangan:

= tidak signifikan (t- hutung =0,37< t-tabel =2,04).

Harga t-hitung diperoleh 0,73, sedangkan dari tabel distribusi student “t” pada taraf signifikansi0,05 (5%) diperoleh harga t-tabel sebesar 2,04. Oleh karena t- hitung lebih kecil dari t-tabel, berati terdapat pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) yang tidak signifikan.

Berdasarkan uji koefisien korelasi variabel (X) terhadap variabel (Y) diperoleh r_xy = 0,137. Arinya dapat di interpretasikan bahwa kekuatan Pengaruh Efesiensi Pelayanan Publik (Y) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) sebesar r_xy = 0,137 atau 13,7% adalah sangat rendah (lihat tabel 4.20).

Koefisien determinasi diperoleh r²_xy = 0,018.artinya sumbangan atau kontribusi Efesiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) sebesar 0,018 atau hanya 1% sangat kecil,sedangkan sisanya 99% disumbangan oleh epsilon yaitu variabel lain yang berpengaruh tetapi tidak teliti.

Dengan demikian terdapat Pengaruh Positif Efisiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, di mana data telah ditabulasi menjadi data mentah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan pengujian hipotesis,maka pada Bab V ini dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian dan saran – saran. Tidak tertutup kemungkinan saran saran rekomendasi juga bermanfaat bagi para peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan atau penelitian sejenis sebagai pengembangan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan .

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertama, dari pengamatan lapangan dan dari data-data yang diperoleh di Kelurahan Kebagusan selama ini terhadap Efesiensi Pelayanan Publik terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan diKelurahan Kebagusan sudah cukup baik.
2. K
   86
   edua, penelitian ini menemukan pengaruh Efesiensi Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) dikelurahan Kebagusan yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Ŷ =103,98 + 81,87X. Artinya bahwa setiap kenaikan 1 unit skor Efesiensi Pelayanan Publik (X) akan menyebabkan kenaikan 81,87 unit skor Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) pada konstanta 103,98.
   
3. Ketiga, pengujian dengan koefisien korelasi yang mengatakan kekuatan Pengaruh Efesiensi Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) yang disimbolkan dengan r_xy = 0,137 di interpretasikan sangat rendah.
4. Keempat, pengujian koefisien determinasi menemukan kontribusi Efesiensi Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) yang disimbolkan dengan r²_xy = 0,018, artinya kontribusinya sangat kecil yaitu 0,018 atau 1%, sedangkan kontribusi variabel lainnya yang berpengaruh tetapi tidak diteliti sebesar 99%.
5. Kelima, t- hitung = 0,73 < t-tabel = 2,04,berati bahwa keberatian atau signifikansi Efesiensi Palayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) tidak signifikan.
6. Keenam, dengan demikian terdapat Pengaruh Positif Efisiensi Pelayanan Publik (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y) adalah teruji benar.

B.saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka selanjutnya saran saran dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pada Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan, yang perlu diperhatikan oleh Lurah adalah meningkatkan kehandalan pegawai dalam melayani masyarakat dengan selalu melakukan supervisi kepada bawahannya.
2. Tingkat pendidikan aparat kelurahan perlu ditingkatkan melalui sekolah, kursus, pelatihan, seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
3. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik aparat kelurahan ikut bertanggungjawab pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta hasil kerjanya menjadi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

Arikunto, Suhartini 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Bina Aksara, Jakarta

Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiman, Arief. 1997. Teori Negara. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.

Handoko, Hani. 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta:

Kaloh, J. 2002. Corporate Culture And Performance. New York: The Free Press.

Kartini Kartono 2006. Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Kermally, Sultan 1996. Total Management Thinking. Great Britain: Biddles Ltd, Guildford And King’s Lynn.

Lukman, 2006. Manajemen Kualitas Pelayanan.Jakarta Sta Lan Press.

Mahsun, Mohammad 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik , Yogyakarta :Bpfe Yogyakarta 2006.

Moenir H.A.S 2000.Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : Pt.Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari, 2007, Metode Penelitian Sosial, Gajah Mada University Press.

Rasyid, Mohammad Ryaas, 1999. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Dan Politik Orde Baru. Jakarta: Yasrif, Watampone.

Rivai, Veithzal 2008. Kepemimpinan F Dalam Sikap Perilaku Organisasi ,Jakarta. Pt.Raja Grafindo Persada.

Rothwell, William J. 1992. Mastering Instructional Design Process: A Systematic Approach. San Francisco: Jossey Bass Publisher.

Soedarjat 1993. Kapita Selekta Manajemen Dan Kepemimpinan Serta Imlementasinya.Jakarta : Ind Hill Co.

S

89

oetopo 1999. Pelayanan Prima.Jakarta.Stia.Lan.Presss.

Stoner, James A.F, Freeman, Gilbert. 1996. Manajemen, Alih Bahasa Alexander Sindoro. Jakarta: Pt. Prenhallindo.

Suradinata, Ermaya. 2002. Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Pt.Vidcodata.

Suradinata, Ermaya. 1998. Manajemen Pemerintahan Otonomi Daerah, Bandung: Cv Ramadan.

,Ermaya. 2000. Administrasi Negara. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

,Ermaya. 2002. Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan, Jakarta Pt. Vidcodata.

Syafiie Inu Kencana Dkk. 2001. Hukum Etika Pemerintahan Penerbit : Rineka Cipta:

, Inu Kencana. 2003. Ilmu Pemerintahan. Bandung:Mandar Maju

Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja :Pt Rajg Grafindo Persadap.

2. Dukumen

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Kepmenpan No, 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum.

Lampiran 1: kuisioner

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Hugi Lokon

NPM : 092040979

Judul skripsi

PENGARUH EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KELURAHAN

(Survei di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta)

Petunjuk Pengisian Kuisioner

1. Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai efesiensi pelayanan publik (X), dan efektivitas kerja pegawai (Y). Setiap penyataan disertai dengan 4 (empat) alternatif jawaban.
2. Semua jawaban yang tersedia adalah benar.
3. Saudara/i diharapkan membaca setiap pernyataan dengan teliti.
4. Pilihlah satu alternatif jawaban yang paling sesuai menurut Saudara/i dengan memberi tanda contreng (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan yang memiliki arti sebagai berikut : SS = sangat setuju, S = setuju, TS = tidak setuju, dan STS = sangat tidak setuju.
5. Sebelum menyerahkan kembali lembaran pernyataan, mohon diperiksa kembali mungkin ada kolom jawaban yang tertinggal atau belum diisi.
6. Bila merasa salah pada jawaban yang telah dipilih, Saudara/i dapat memberi tanda silang ( X ) pada jawaban tersebut, kemudian mengganti jawaban baru dengan memberi tanda contreng (√) pada jawaban yang dipilih.
7. Terima kasih atas kerja samanya

Biodata Responden

Nama : ………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………....

Pria/Wanita :.............................................................................

Tanda Tangan :.............................................................................

91

Variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X)

No.	Indikator	Pernyataan	Jawaban
			SS	S	TS	STS
1	Hemat	Pegawai Kelurahan melayani kebutuhan masyarakat bisa lebih cepat dari waktu yang seharusnya.
		Pegawai Kelurahan berhasil menekan beaya yang diperlukan untuk penyelesaian pelayan pembuatan KTP.
		Dengan pengawasan yang dilakukan Lurah secara terus menerus, berhasil memanfaatkan pegawai Kelurahan secara maksimal.
		Pegawai Kelurahan bekerja dengan sungguh-sungguh dan taat azas aturan, anggaran, dan waktu.
2	Benar	Pegawai Kelurahan dalam melayani masyarakat sudah benar sesuai dengan tupoksinya.
		Dengan berpedoman kepada aturan dan keharusan pelayanan yang berlaku, pegawai Kelurahan telah memberikan pelayanan yang benar.
		Sifat jujur dari pegawai Kelurahan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah modal dasar pelayanan masyarakat.
		Kebohongan publik yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan merupakan perbuatan fatal bagi keberhasilan pelayanan publik.
3	Tepat waktu	Salah satu keinginan dari masyarakat yang dilayani oleh pegawai Kelurahan adalah tepat waktu dalam pelayanan.
		10.Pegawai Kelurahan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tepat pada waktunya.
		Pegawai Kelurahan selalu mulur dari waktu yang seharusnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
		Ketepatan waktu dan disiplin waktu kerja pegawai pelayanan publik Kelurahan masih perlu ditingkatkan.
4	Kebutuhan	Pegawai Kelurahan harus tanggap terhadap apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.
		Pegawai kelurahan memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
		Pegawai kelurahan memiliki respon yang baik dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
		Pegawai kelurahan telah dapat memberikan pelayanan yang cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5	Kepuasan	Pegawai Kelurahan responsif dalam pelayanan publik sehingga memuaskan masyarakat.
		Pegawai Kelurahan memberi pelayanan pada masyarakat tepat waktu sehingga dapat memuaskan masyarakat.
		Pegawai Kelurahan yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat bekerja secara efesien dan efektif.
		Kepuasan masyarakat dapat terwujud karena pegawai Kelurahan dapat memberi pelayanan cepat, murah, terbuka dan responsif.

Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan (Y)

No	Variabel	Pernyataan	Jawaban
			SS	S	TS	STS
1	Hasil guna	Pegawai Kelurahan bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan.
		Pegawai Kelurahan melaksanankan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Pegawai Kelurahan telah melakukan pekerjaan yang benar dalam melayani masyarakat.
		Pegawai Kelurahan telah berusaha mencapai tujuan pada waktu yang telah ditentukan.
2	Tanggung jawab	Hasil kerja pegawai Kelurahan dapat dijamin pasti memuaskan masyarakat.
		Akuntabilitas kerja pegawai Kelurahan dilaporkan kepada Camat dan masyarakat Kelurahan.
		Hasil Kerja Kegawai Kelurahan menjadi tanggungjawab semua pegawai Kelurahan.
		Pencapaian sasaran kerja pegawai Kelurahan dapat terwujud dengan baik.
3	Tujuan	Melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menjadi tujuan dari Kelurahan.
		Pegawai Kelurahan memegang teguh tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin.
		Pegawai Kelurahan melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
		Pegawai Kelurahan telah berusaha semaksimal mungkin demi pencapaian sasaran yang telah ditentukan.
4	Motivasi	Lurah memberi dorongan kepada pegawainya dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing.
		Pegawai Kelurahan didorang Lurah untuk bekerja dengan tata kerja yang terbaik .
		Pegawai Kelurahan termotivasi oleh Lurah bagaimana bekerja dengan benar.
		Lurah memberi motivasi kepada pegawainya untuk melaksanan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
5	Semangat	Pegawai Kelurahan memiliki semangat kerja dalam menjalankan tugasnya.
		Pegawai Kelurahan bekerja dengan tidak mengenal lelah dan waktu.
		Motivasi yang diberikan oleh Lurah mampu menjadikan pegawainya menjadi pekerja yang handal dan bersemangat.
		Pegawai Kelurahan harus memiliki semangat dalam tugas dan fungsi kerjanya dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Lampiran 2: Data Mentah Variabel (x) dan variabel (Y) Rekapitulasi Data Mentah variabel (X) dan (Y)

Data Mentah Variabel Efesiensi Pelayanan Publik (X)

Data Mentah Variabel Efektivitas Kerja Pegawai Kelura

Rekapitulasi Data Mentah variabel (X) dan (Y)

1 Ermaya Suradinata. Manajemen Pemerintahan: Otonomi Daerah (Bandung: CV Ramadan,1998), p.6.

2 Ermaya Suradinata Kepemimpinan Daerah dan Nasional Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), p. 13.

3Ibid.,p. 13.

4Inu Kencana Syafiie. Ilmu Pemerintahan (Bandung:Mandar Maju,2003), p. 6.

5Ibid., p. 6.

6Arief Budiman. Teori Negara (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1997), p. 91.

7Ermaya Suradinata. Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan (Jakarta: PT.Vidcodata, 2002), p. 14-15.

8Mohammad Ryaas Rasyid.Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru.(Jakarta: Yasrif, Watampone,1999), p. 21..

9Hadari Nawawi.Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2007), p. 5.

10Sultan Kermally.Total Management Thinking (Great Britain: Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn, 1996), p. 69.

11James A.F. Stoner, Freeman, Gilbert. 1996. Manajemen, alihbahasa Alexander Sindoro. (Jakarta: PT. Prenhallindo), p. 11.

12J.Kaloh.Corporate Culture and Performance (New York: The Free Press, 2002), p.6.

13Kotler (dalam Lukman, manajemen kualitas pelayanan.jakarta STA LAN Press. 2006: p. 4-5.

14Zein Badudu Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1994. p 25,

15H.A.S Moenir Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

. 2000. P.17.

16Soetopo pelayanan prima.jakarta.STIA.LAN.Presss. 1999 . p. 164.

17Zain Badudu Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001:p. 781-782,

18Syafiie inu kencana dkk. Hukum Etika Pemerintahan Penerbit : Rineka Cipta : 2001 p.17.

19Kepmenpan No, 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

20Hani Handoko. Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta:BPFE, 2006), p. 7.

21Mohammad Mahsun , pengukuran kinerja sektor publik , Yogyakarta :BPFE Yogyakarta 2006. P.182-183.

22Rivai, Veithzal kepemimpinan f dalam sikap perilaku organisasi ,Jakarta. PT.raja grafindo persada. 2008. p.64.

23William J. Rothwell. Mastering Instructional Design Process: A Systematic Approach.(San Francisco: Jossey Bass Publisher,1992), p. 308.

24 Ermaya . manajemen pemerintahan.jakarta:PT.vidcodata 2000. P. 117

25Kartini Kartono Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006. P.19

26Panji Anoraga. Dinamika Koperasi Bandung: Penerbit Rineka Cipta.1998. p.17

27Hersey dalam Wibowo, Manajemen Kinerja :PT Rajg Grafindo Persadap,2007: p.76-80.

28Ermaya. manajemen pemerintahan. jakarta: PT. vidcodata. 2000.p.10,14,15.

29Soedarjat kapita selekta manajemen dan kepemimpinan serta imlementasinya.Jakarta : IND HILL co.1993. p.108.

30Daeng Sudirwo Kurikulum Dan Pembelajaran Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, CV Andira. 1981 p.109

31Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Gajah Mada University Press,2007), p. 63.

32Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. 141.

33Ibid., p. 134,141.

34 Sogiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D, Bandung Alfabeta (2007:21) p